SEKITARKITA.id- Kinerja pendapatan pajak daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah dalam mengejar target pendapatan sepanjang tahun.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, Rini Sartika melalui Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan, Sandi Mitra, mengungkapkan bahwa realisasi pajak hingga 20 April 2026 telah mencapai Rp183,38 miliar atau sekitar 22,47 persen dari target tahunan sebesar Rp806,2 miliar.
“Untuk ukuran triwulan pertama, capaian ini tergolong baik. Bahkan sebagian besar sektor pajak sudah melampaui target awal yang ditetapkan,” ujarnya saat ditemui di kantor, Senin 20 April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 10 jenis pajak daerah dan 2 jenis opsen yang menjadi sumber pendapatan, sebagian besar mencatatkan performa di atas ekspektasi.
Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, hingga air tanah rata-rata mencatatkan realisasi di kisaran 20 hingga 30 persen.
Angka tersebut melampaui target triwulan pertama yang umumnya dipatok sekitar 15 persen, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor.
Meski tren umum positif, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi satu-satunya sektor yang belum memenuhi target triwulan pertama. Hingga pertengahan April, realisasinya baru mencapai 14,69 persen.
Menurut Sandi, hal ini dipengaruhi oleh jadwal distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang baru dilakukan pada Maret, serta jatuh tempo pembayaran yang berada di bulan Juli.
“Biasanya lonjakan pembayaran PBB terjadi di pertengahan hingga akhir tahun. Jadi ini masih dalam pola yang wajar,” jelasnya.
Peningkatan pendapatan pajak tahun ini tidak lepas dari strategi intensifikasi yang dilakukan Bapenda KBB. Beberapa langkah yang diambil antara lain pendataan objek pajak baru, penagihan aktif, serta pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menunggak.
Selain itu, kerja sama lintas instansi juga diperkuat, termasuk dengan Kejaksaan sebagai pengacara negara dan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama untuk pertukaran data.
“Dari pencocokan data, jika ditemukan ketidaksesuaian, akan langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,” tegasnya.
Tak hanya pajak daerah, sektor opsen juga menunjukkan performa solid. Realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 23,76 persen, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyentuh 26,75 persen—keduanya melampaui target triwulan pertama.
Upaya penertiban wajib pajak juga dilakukan di sejumlah kawasan usaha dan destinasi wisata, termasuk wilayah Cikole. Salah satu langkah konkret adalah pemasangan stiker penanda kepatuhan pajak di tempat usaha.
Langkah ini terbukti efektif mendorong pelaku usaha untuk mulai memenuhi kewajibannya.
Namun, tidak semua potensi wisata berdampak langsung pada pendapatan KBB. Contohnya kawasan Gunung Tangkuban Perahu, di mana pendapatan tiket masuk tidak masuk ke kas daerah karena berada di wilayah administratif Kabupaten Subang.
“Meski begitu, sektor pendukung seperti restoran tetap menjadi objek pajak KBB,” tambahnya.
Dengan tren positif yang terus terjaga, Bapenda KBB optimistis target pendapatan pajak tahun 2026 sebesar Rp806 miliar dapat tercapai, bahkan berpotensi meningkat hingga Rp816 miliar.
“Ini menjadi awal yang kuat. Kami akan terus mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” pungkas Sandi.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
