SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Forum ini menjadi wujud asas partisipatif dalam menjaring saran dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2027,” kata Jeje dalam sambutannya yang digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/LPMP), Kecamatan Batujajar KBB, Kamis 9 April 2026.
Menurutnya, Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam menentukan program prioritas pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini didukung oleh berbagai capaian pembangunan hingga tahun 2025, di antaranya, Indeks pembangunan manusia mencapai 71,65 poin, dengan umur harapan hidup 75,44 tahun.
“Rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun, dan harapan lama sekolah 12,26 tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen.
Penurunan angka kemiskinan dari 10,49 persen menjadi 9,98 persen. Tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 6,60 persen,” ujarnya.
Tahun 2027 menjadi tahun ketiga dalam periode RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi “AMANAH” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mampu mempercepat pencapaian visi tersebut secara terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2027 adalah “Penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.”
“Dalam implementasinya, prioritas pembangunan tidak hanya difokuskan pada penguatan ekonomi, tetapi juga percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan publik,” jelasnya.
Langkah ini, kata Jeje, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Selain itu, penguatan ekonomi daerah juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui berbagai program strategis.
“Seperti Mengurangi beban pengeluaran masyarakat, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat perlindungan sosial yang inklusif,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bandung Barat ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Musrenbang ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal arah pembangunan daerah,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota se-Bandung Raya, serta jajaran perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai stakeholder lainnya.
Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan dapat menyatukan langkah dan pemikiran demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
