SEKITARKITA.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. H. Dadang M. Naser, S.H., S.IP., M.I.Pol., menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan solusi konkret terkait upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal ini dikatakan usai menghadiri acara yang digelar oleh Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan KBB (P4KBB) di wisata Sanghyang Kenit, Cisameng Cipanas, Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Sabtu (4/10/2025).
Ia menekankan bahwa langkah utama untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi di daerah ini adalah peningkatan daya beli masyarakat, akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dadang, salah satu indikator penting kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
Ia menilai bahwa hingga kini, Bandung Barat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
“Supaya Bandung Barat tidak tertinggal, masyarakat harus punya daya beli tinggi. Masalah kemiskinan itu bukan hanya soal penghasilan, tapi juga kondisi rumah yang tidak layak huni dan akses pendidikan anak-anak. Minimal mereka harus bisa sekolah sampai SMA atau bahkan kuliah, dan itulah tujuan yang harus dilakukan oleh pemerintah” ujar Dadang kepada sekitarkita.id dilokasi.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi.
Pemerintah, katanya, harus memberi perhatian pada keluarga miskin yang belum memiliki pendapatan tetap, dengan memastikan mereka mendapat bantuan sosial yang layak dan tepat sasaran.
Dadang juga menyoroti masalah stunting yang masih menjadi ancaman di beberapa wilayah KBB.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara sederhana namun konsisten, misalnya dengan program makan telur setiap hari selama tiga bulan bagi anak-anak yang berisiko gizi buruk.
“Kalau anak-anak makan telur tiap hari, itu bisa membuat mereka pintar dan sehat. Tapi kalau di sekolah makanannya malah tidak bergizi atau bahkan beracun, itu menghancurkan masa depan mereka. Pemerintah harus mencontoh negara maju, di mana sekolah punya dapur umum yang dikelola dengan baik dan melibatkan siswa untuk piket pembagian makanan,” katanya.
Ia juga meminta agar kebijakan semacam ini tidak dijadikan ajang bisnis oleh pihak-pihak tertentu. Dadang menilai bahwa program gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal harus melibatkan UMKM setempat sebagai penyedia bahan baku.
“Hal kecil seperti satu telur yang dikocok dan dibagi empat jangan dijadikan ladang bisnis. Kalau bahan bakunya dari rakyat setempat, maka rakyat juga akan ikut maju. Ini yang harus jadi perhatian semua stakeholder pembangunan di KBB,” ujarnya menegaskan.
Dorongan Peningkatan IPM Melalui Sekolah Gratis dan Paket C
Soal peningkatan IPM di Bandung Barat, Dadang menegaskan bahwa peningkatan IPM di Bandung Barat dan Indonesia secara umum tidak bisa dilepaskan dari akses pendidikan yang lebih luas dan gratis.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar untuk memperoleh paket C secara gratis.
“Untuk meningkatkan IPM, tidak ada cara lain selain memastikan masyarakat bisa sekolah. Pemerintah harus memberikan fasilitas pendidikan gratis bagi mereka yang hanya tamat SD atau SMP. Dengan begitu, status pendidikan mereka meningkat dan berdampak pada IPM daerah,” tuturnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan ujian dan sertifikasi resmi bagi peserta pendidikan non-formal agar hasil belajarnya diakui secara sah dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program sekolah gratis dan ujian formal itu sangat penting. Pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran APBD untuk mendukung kebijakan ini. Dengan begitu, peningkatan IPM bisa terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung Barat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga menyinggung pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, DPR, maupun elemen masyarakat.
Ia mengapresiasi keberadaan tokoh-tokoh pemikir di Bandung Barat seperti Djamu Kertabudi dan tokoh lainnya yang dinilainya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
“Saya lihat di Bandung Barat ini banyak orang-orang hebat, banyak pemikir dan pejuang pembangunan. Potensi sumber daya alam juga luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa bekerja sama dan tidak menjadikan pembangunan ini ajang politik atau perebutan proyek. Fokus kita harus tetap pada masyarakat,” tegasnya.
Dadang berharap kegiatan seperti yang digelar P4KBB bisa menjadi wadah sinergi dan inspirasi dalam mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat.
“Jangan sampai ada proyek yang diklaim ‘punya saya’ atau ‘punya kelompok saya’. Biarkan pembangunan berjalan dengan baik dan adil. Kalau semua pihak bersatu, Bandung Barat bisa lebih cepat maju,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir, menegaskan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah menjelang 19 tahun usia Kabupaten Bandung Barat.
Salah satunya terkait keterbatasan anggaran yang masih cukup berat akibat beban belanja pegawai serta kewajiban pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ade menyebutkan, APBD Bandung Barat tahun 2025 mencapai Rp3,4 triliun. Namun, komposisi belanja pegawai masih di atas 35 persen, melebihi ketentuan maksimal 30 persen.
“Hampir setengah APBN terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dampaknya ikut dirasakan oleh daerah. Transfer pusat untuk Bandung Barat juga berkurang hingga Rp300 miliar. Ini tentu berpengaruh pada arah pembangunan kita,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Bandung Barat tetap berkomitmen memprioritaskan pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi.
Ade Zakir menambahkan, pola komunikasi dengan organisasi masyarakat seperti P4KBB akan terus diperkuat melalui forum silaturahmi, diskusi rutin, hingga masukan tertulis yang bisa langsung ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“P4KBB memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah sesuai cita-cita pemekaran KBB,” ujarnya.
“Kebersamaan dan sabilulungan menjadi kunci. Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan DPR RI, kita optimis berbagai persoalan dapat dihadapi dengan solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
