SekitarKita.id– Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam menghadapi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp70 miliar.
Pernyataan ini disampaikan Ade saat Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 di Hotel Grand Hani, Lembang, Kamis (10/10/2024).
Dalam sambutannya, Ade Zakir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan anggaran yang dihadapi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“RAPBD 2025 ini disusun sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dengan tema ‘Peningkatan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar melalui Pengembangan SDM dan Peningkatan Infrastruktur.’ Ini menjadi pijakan dalam merancang program dan kegiatan yang termuat dalam APBD,” ujar Ade.
Ade Zakir menjelaskan bahwa APBD 2025 diharapkan dapat memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen fiskal yang positif, membangun fondasi yang kuat, dan memastikan kesejahteraan berkelanjutan,” katanya.
Dalam RAPBD 2025, Ade Zakir memaparkan bahwa pemerintah akan berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup defisit.
Target PAD pada 2025 ditetapkan sebesar Rp787 miliar, menyumbang sekitar 29,77% dari total pendapatan daerah. Untuk itu, berbagai sumber PAD akan dimaksimalkan guna menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah.
Sementara itu, total pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2,64 triliun, dengan pendapatan transfer menyumbang sekitar 70,23% dari total pendapatan.
Ade Zakir menekankan bahwa meskipun pendapatan transfer masih dominan, upaya peningkatan PAD tetap menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan.
Di sisi lain, belanja daerah tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp2,71 triliun. Belanja operasi mencakup Rp2,07 triliun, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,26 triliun, belanja barang dan jasa Rp785 miliar, serta belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp22,65 miliar dan Rp7,26 miliar.
Belanja modal juga dianggarkan sebesar Rp132,3 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi.
“Kami terus berupaya agar belanja daerah lebih efisien dan fokus pada pencapaian target pembangunan yang konkret,” tegasnya.
Ade Zakir juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD KBB untuk mencapai persetujuan RAPBD 2025 sesuai jadwal, sehingga berbagai tantangan dapat dihadapi bersama.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang menyambut arah kebijakan pembangunan 2025 dengan antusias. *(Diskominfotik KBB)
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
