SEKITARKITA.id – Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat (Dishub KBB) membenarkan masih adanya mobil umum atau angkutan umum yang beroperasi di wilayahnya menggunakan plat hitam.
Praktik tersebut dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan bagi pengusaha resmi, berisiko tidak aman bagi penumpang, merusak persaingan sehat (karena menghindari pajak dan izin).
Serta seringkali tidak sesuai standar keselamatan, sehingga dapat dikenakan sanksi tilang dan penindakan tegas dari kepolisian dan Dinas Perhubungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dishub KBB, Moch Ridwan Evi, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas sektor untuk menertibkan keberadaan angkutan umum ilegal tersebut.
“Betul, kendala sekarang di Bandung Barat masih ada mobil umum yang menggunakan plat hitam. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menertibkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ridwan, saat ditemui SEKITARKITA.id usai kegiatan sosialisasi pengembangan transportasi wilayah sebagai bagian dari persiapan penerapan koridor Bus Rapid Transit (BRT) pada 2026, di Ngamprah, Rabu 7 Januari 2026.
Menurut Ridwan, Dishub KBB tidak bisa bergerak sendiri dalam menindak angkutan umum plat hitam.
Penertiban membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya agar penegakan aturan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Terkait kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan beroperasinya angkutan umum plat hitam, Ridwan menyebutkan hal tersebut masih akan dikaji secara lintas sektor.
“Kalau ke arah pembahasan Perda, tentu kita lihat dulu ke depan seperti apa. Yang pasti, sebelum penertiban masif, kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan para pengemudi,” ungkapnya.
Ridwan menegaskan, keberadaan angkutan umum menggunakan plat hitam sangat merugikan, baik dari sisi keselamatan maupun perlindungan hukum. Salah satu dampak seriusnya adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.
“Jika terjadi kecelakaan, penumpang tidak bisa mengklaim asuransi. Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” jelasnya.
Secara regulasi, kendaraan angkutan umum di Indonesia wajib menggunakan plat kuning dengan tulisan hitam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 288 ayat 3, Pasal 308, serta Pasal 173.
“Kendaraan berplat hitam diperuntukkan bagi kendaraan pribadi, badan hukum, perusahaan, atau rental, bukan untuk mengangkut penumpang secara komersial,” ujarnya.
Praktik angkutan umum plat hitam sering disebut sebagai “travel gelap”. Selain tidak memiliki izin resmi, keberadaan angkutan ilegal ini juga menimbulkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum berizin.
Tak hanya itu, kendaraan plat hitam kerap disorot karena berpotensi melakukan penyalahgunaan BBM subsidi, yang sejatinya diperuntukkan bagi angkutan umum berplat kuning.
Adapun perbedaan warna plat kendaraan di Indonesia meliputi:
-Plat Kuning: Kendaraan angkutan umum
-Plat Hitam: Kendaraan pribadi, perusahaan, dan rental
-Plat Merah: Kendaraan dinas pemerintah
-Plat Hijau: Kendaraan di kawasan bebas bea cukai
Dishub KBB menegaskan tidak ada Perda maupun regulasi lain yang melegalkan angkutan umum menggunakan plat hitam.
Sebaliknya, aturan yang berlaku justru melarang praktik tersebut demi menjamin keselamatan, ketertiban, serta keadilan dalam penyelenggaraan transportasi umum di Kabupaten Bandung Barat.
Ke depan, Dishub KBB berkomitmen meningkatkan pengawasan dan penertiban agar masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman, legal, dan terlindungi secara hukum.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
