Bupati Bandung Barat Bantah Isu Intervensi dalam Rotasi Mutasi 13 Pejabat Eselon II: “Murni Keputusan Saya!”

- Penulis

Jumat, 17 Oktober 2025 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail (foto: Abdul Kholilulloh/ilustrasi)

i

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail (foto: Abdul Kholilulloh/ilustrasi)

SEKITARKITA.id – Suasana pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sempat memanas setelah mencuat isu adanya intervensi dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi (rotmut) 13 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II.

Menanggapi tudingan tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dengan tegas membantah adanya campur tangan pihak mana pun. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan rotasi mutasi sepenuhnya berada dalam kewenangannya sebagai kepala daerah.

Dalam konferensi pers di Gedung Bupati, Komplek Perkantoran KBB, Ngamprah, Kamis (16/10/2025), Jeje menepis kabar yang menyebut rotasi mutasi dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk inisial R, Sekda KBB Ade Zakir, anggota DPRD, maupun Sekretaris Pribadi Bupati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rotasi mutasi yang saya lakukan murni keputusan saya sendiri. Tidak ada intervensi politik, tidak ada intimidasi terhadap ASN, tidak ada transaksional, dan tidak ada peran sekda. Tidak ada sama sekali intervensi dari pihak mana pun,” tegas Jeje.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail (foto: Abdul Kholilulloh/ilustrasi)
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail (foto: Abdul Kholilulloh/ilustrasi)

Isu dugaan intervensi ini sebelumnya mencuat setelah Koalisi Rakyat Bandung Barat dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuding kebijakan rotmut sarat kepentingan politik dan dominasi pihak tertentu.

Baca Juga:  Bupati Bandung Barat Setuju Penghapusan Tunggakan PBB Perorangan, Total Rp 489 Miliar 

Namun, Jeje menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

“Semua keputusan ada di saya. Saya tidak disetir R maupun AZ. Mana ada saya disetir sama R atau sekda?” ujarnya menampik tudingan yang menyudutkan.

Bupati yang dikenal tegas ini menjelaskan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi tidak dilakukan secara mendadak. Semua proses dilakukan sesuai tahapan, mekanisme, dan peraturan perundang-undangan.

“Saya punya dasar melakukan rotasi mutasi ini. Saya juga menanyakan kepada para pejabat yang dilantik, apakah mereka bersedia menerima amanah yang saya berikan,” jelasnya.

Menurut Jeje, seluruh pejabat yang terkena rotmut telah menyatakan kesediaannya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, ia secara tegas memberi pilihan bagi pejabat yang tidak puas.

“Saya sudah tegaskan, jika tidak puas silakan mengundurkan diri,” tambahnya.

Untuk menjaga kondusivitas internal, Jeje mengaku telah mengumpulkan seluruh pejabat terkait agar tetap solid dan kompak. Ia menekankan pentingnya menjaga kesatuan birokrasi dan fokus pada pelayanan publik.

“Saya kumpulkan di internal supaya solid. Kita harus menjaga agar KBB tetap kondusif. Sekarang saatnya fokus menjalankan program-program yang baik buat masyarakat, turun langsung ke lapangan,” tandasnya.

Baca Juga:  Natal 2022, Wakapolda Jabar Melakukan Pengecekan Gereja di Cirebon, Sterilisasi Menyeluruh

Melalui klarifikasi ini, Jeje berharap tidak ada lagi spekulasi liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi dilakukan demi penyegaran organisasi, peningkatan kinerja birokrasi, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuan utama saya hanya satu, agar birokrasi KBB lebih kuat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Jeje Ritchie Ismail.

Dengan sikap tegas ini, Bupati Bandung Barat ingin memastikan bahwa kebijakan rotasi mutasi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan

Berita Terkait

Libur Akhir Pekan di Bandung Barat, Dishub Gunakan Teknologi ATCS
Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 
Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 
Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat
ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth
Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026
Diduga Ada Pungli PTSL di Bandung Barat, Warga Ngamprah Diminta Rp500 Ribu untuk Pengukuran
Aksi Buruh di DPRD KBB: Pengawasan Ketenagakerjaan Dinilai Amburadul

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 15:45 WIB

Libur Akhir Pekan di Bandung Barat, Dishub Gunakan Teknologi ATCS

Minggu, 7 Juni 2026 - 12:20 WIB

Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:04 WIB

Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:45 WIB

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:19 WIB

ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth

Berita Terbaru

Pantauan kendaraan melalui teknologi canggih CCTV ATCS Dishub KBB (foto: Abdul Kholilulloh)

Bandung Barat

Libur Akhir Pekan di Bandung Barat, Dishub Gunakan Teknologi ATCS

Minggu, 7 Jun 2026 - 15:45 WIB

Ilustrasi sertifikat tanah (foto: jatimnesia.com)

Bandung Barat

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Jun 2026 - 19:45 WIB