SEKITARKITA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhamad Mahdi, menyebut capaian tersebut menjadi indikator positif atas komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diberikan oleh BPK RI menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami perbaikan dan berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPRD Kabupaten Bandung Barat mengucapkan selamat atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025,” ujar Mahdi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Meski demikian, Mahdi mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan serta menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Selain memberikan apresiasi kepada Pemkab Bandung Barat, DPRD juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Mahdi berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan administrasi publik.
“Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi bagaimana pengelolaan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun 2025, Kabupaten Bandung Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
