SEKITARKITA.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 menjadi momentum bagi Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhamad Mahdi, usai pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah yang digelar di Lapangan Plaza Mekarsari, Senin (28/4/2026).
Upacara yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), serta berbagai elemen pemerintahan daerah.
Menurut Muhamad Mahdi, pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mengelola pemerintahan yang efektif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahdi.
Ia menilai Kabupaten Bandung Barat memiliki berbagai potensi strategis yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga sumber daya alam yang melimpah.
Karena itu, DPRD Bandung Barat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengoptimalkan potensi lokal agar mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bandung Barat memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri dan berdaya saing. Namun hal itu harus didukung dengan pengelolaan yang baik, inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Mahdi juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan selama ini. DPRD berharap pemerintah daerah terus melakukan pembenahan di berbagai sektor guna mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan semangat Hari Otonomi Daerah 2026, DPRD Kabupaten Bandung Barat optimistis daerah ini mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kemandirian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Bandung Barat di tingkat regional maupun nasional.
