Kawal Unras Buruh Jabar, Polres Cimahi Amankah Sejumlah Jalur

SEKITARKITA.id- Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, telah menyiapkan pengamanan khusus untuk mendukung kelancaran aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh, Senin (23/09/2024).

Ia menyebut, aksi yang berlangsung di Bandung ini melibatkan sejumlah buruh dari berbagai daerah, termasuk Cimahi-Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang akan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai.

AKBP Tri Suhartanto menegaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel untuk menjaga keamanan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas selama aksi berlangsung.

Fokus utama pengamanan ini, lanjut Tri adalah jalur yang akan dilalui oleh buruh di wilayah hukum Polres Cimahi menuju lokasi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung.

“Pada intinya, untuk proses pengamanan, kita fokus pada jalur. Para rekan buruh ini melaksanakan kegiatannya di Bandung, sehingga kita mempersiapkan jalur supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan tanpa kendala,” ujar Tri Suhartanto saat ditemui di Padalarang, Senin.

“Kita kawal dari segi keamanan dan percepatan supaya mereka bisa sampai ke tujuan dengan aman,” sambungnya.

Selain itu, Kapolres juga menambahkan bahwa pengawalan ini tidak hanya berlaku bagi buruh dari Cimahi, tetapi juga dari daerah lain yang melewati jalan tol atau jalur utama menuju Bandung.

“Rekan-rekan buruh dari semua daerah pun akan kita kawal dari jalan tol, termasuk dari Cimahi. Kita siapkan pengawalan hingga mereka tiba dengan selamat,” tambahnya.

Tri Suhartanto juga menyampaikan keyakinannya bahwa buruh menginginkan aksi ini berjalan dengan aman dan tertib, tanpa menciptakan gangguan bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, para buruh berkomitmen untuk menjaga agar aksi mereka tidak menjadi kontra produktif.

“Saya yakin rekan-rekan buruh sangat luar biasa. Mereka tidak punya keinginan untuk melakukan hal yang kontra produktif. Mereka berharap aksi ini tetap berjalan aman dan nyaman,” tegasnya.

Dengan pengawalan dan koordinasi yang baik, diharapkan aksi unjuk rasa buruh ini dapat berlangsung lancar tanpa gangguan berarti.

“Kepolisian akan terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung di Bandung,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jabar, Dede Rahmat mengatakan, Jawa Barat kembali bergolak dengan lautan buruh pada tanggal 23, 24, dan 25 September 2024 besok. Gabungan serikat pekerja/buruh se Jabar turun ke jalan.

Aksi ini bukan kali pertama dilakukan, melainkan rangkaian aksi yang terus berlanjut sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang dianggap angkuh terhadap kaum buruh.

Dede Rahmat yang juga Koordinator koalisi lima serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjelaskan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Apindo terkait SK upah yang dikeluarkan oleh Ridwan Kamil pada 2022 untuk 2023, Pj Gubernur menyatakan tidak akan mengeluarkan SK upah di atas 1 tahun selama masa jabatannya.

Dede menyebut, keputusan MK tersebut menjadi momentum penting bagi para buruh, karena gugatan Apindo telah kalah di berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari PTUN hingga Mahkamah Konstitusi.

Namun, kata Dede, sikap Pj Gubernur yang tidak mau mengeluarkan SK upah di atas 1 tahun menjadi pemicu utama gelombang aksi ini.

“Dalam berbagai audiensi sebelumnya, secara angkuh bahwa Pj Gubernur menegaskan bahwa aksi apapun yang dilakukan buruh tidak akan mempengaruhi keputusannya,” kata Dede, Senin.

Dede Rahmat mengatakan, kaum buruh merasa Pj Gubernur lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha daripada kesejahteraan pekerja.

“Kami (buruh) menganggap bahwa gubernur hanya fokus untuk menjaga hubungan baik dengan para pengusaha tanpa memperhatikan kondisi buruh yang semakin tertekan,” ujarnya.

“Seperti slogan yang sering terdengar dalam aksi buruh, “Kau boleh kaya, tapi jangan pernah miskinkan kami!” sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan buruh,” jelasnya.

Menurut para buruh, meskipun PJ Gubernur adalah pejabat sementara, ia memiliki wewenang yang sama seperti gubernur yang dipilih rakyat.

“Buruh menuntut Pj Gubernur segera dievaluasi dan diberhentikan, karena kebijakan yang diambil dinilai terlalu sombong dan tidak pro-buruh,” jelas Dede.

Dikatakan Dede kembali, pada saat audiensi terakhir dengan DPRD Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) sempat menyatakan bahwa jika putusan MK menolak gugatan Apindo, maka pemerintah akan kembali mengeluarkan SK upah di atas 1 tahun.

“Namun, setelah putusan MK yang berpihak pada buruh, janji tersebut dianggap tidak ditepati. Kadisnaker kemudian menyatakan bahwa wewenang tersebut ada di tangan gubernur, yang membuat para buruh merasa dibohongi,” tuturnya.

Tuntutan utama para buruh adalah kenaikan upah sebesar 7% hingga 14% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun ini.

“Di Bandung Barat, misalnya, dengan UMK sebesar Rp3,5 juta, buruh menuntut kenaikan sebesar 7%, sementara di Bekasi, dengan UMK Rp5 juta, tuntutan kenaikan juga sebesar 7%,” jelasnya.

“Tuntutan, tetap kan keputusan gubernur (kepgub) upah diatas 1 tahun atau turunkan Pj gubernur dan Kadisnaker provinsi Jabar dari jabatannya. Propaganda dilakukan di sosial media sejak hari ini,” sambung dia.

Aksi buruh akan berlangsung serentak di berbagai titik strategis di Jawa Barat, termasuk di Kantor Gubernur di Gedung Sate, rumah dinas gubernur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi (Disprov), serta titik-titik lainnya seperti Cikapayang dan pintu-pintu tol yang menuju Gedung Sate.

Longmarch (longmak) juga akan dilakukan oleh buruh di berbagai wilayah, termasuk Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan Sumedang.

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan