JAKARTA, AdinJava– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka keterkaitan kasus suap dalam pengurusan jabatan, proyek RSUD Ponorogo, serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Sugiri ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka adalah Agus Pramono yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, serta Sucipto yang merupakan mitra dari RSUD Ponorogo.
“Setelah ditemukan cukupnya bukti, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Sugiri, Agus, Yunus, dan Sucipto,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (9/11/2025) pagi.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sugiri lebih dahulu tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).
Pada operasi tangkap tangan tersebut, KPK tahan 13 orang, empat di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Suap pengurusan jabatan
Asep menyampaikan, kasus ini dimulai pada awal tahun 2025. Pada ketika itu, Yunus Mahatma yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo menerima informasi bahwa dirinya akan digantikan.
Ia mengungkapkan, perubahan tersebut akan dilakukan oleh Sugiri sebagai Bupati Ponorogo.
Yunus berusaha mempertahankan dudukannya dengan secepatnya berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono.
Ia juga menyiapkan sejumlah dana yang akan diserahkan kepada Sugiri Sancoko.
“Pada bulan Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM (Yunus) kepada SUG (Sugiri) melalui asistennya, sebesar Rp 400 juta,” tambahnya.
Kemudian, sepanjang bulan April mencapai Agustus 2025, Yunus juga memberikan uang kepada Agus Pramono sebesar Rp 325 juta.
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Pada November 2025, Yunus kembali mengirimkan dana sebesar Rp 500 juta melalui perantara Sugiri Sancoko. 2. Tahun 2025, di bulan November, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp 500 juta dengan bantuan kerabat Sugiri Sancoko. 3. Di bulan November 2025, Yunus kembali memberikan dana sejumlah Rp 500 juta melalui hubungan keluarga Sugiri Sancoko. 4. Pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta melalui orang kepercayaan Sugiri Sancoko. 5. Dalam bulan November 2025, Yunus kembali mengirimkan dana sebesar Rp 500 juta dengan perantara Sugiri Sancoko.
Bila dijumlahkan, whole dana yang telah diberikan Yunus melalui tiga klaster penyerahan uang sampai Rp 1,25 miliar, terdiri dari Rp 900 juta untuk Sugiri Sancoko dan Rp 325 juta untuk Agus Pramono.
“Pada saat penyerahan uang ketiga pada hari Jumat, 7 November 2025, tim KPK melakukan tindakan penangkapan. Tim berhasil menangkap sebanyak 13 orang,” ujarnya.
Asep menyampaikan, sebelum operasi diam, pada 3 November, Sugiri meminta uang kepada Yunus sebesar Rp 1,5 miliar.
Kemudian pada 6 November, Sugiri kembali meminta uang tersebut. Berikutnya, pada 7 November 2025, teman dekat Yunus bekerja sama dengan karyawan Financial institution Jatim untuk mencairkan dana sebesar Rp 500 juta.
Uang hal itu akan diberikan kepada Sugiri melalui kerabatnya. Sementara, KPK sedang melakukan penyelidikan keterkaitan dugaan suap dalam pengurusan jabatan di unit kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
Dugaan Suap Proyek RSUD
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan indikasi praktik suap keterkaitan paket pekerjaan yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ponorogo.
Dikatakan bahwa pada tahun 2024, terdapat proyek pembangunan RSUD Ponorogo dengan nilai sebesar Rp 14 miliar. Dari jumlah tersebut, Sucipto selaku rekanan RSUD Harjono memberikanchargekepada Yunus sebesar 10 persen atau kira-kira Rp 1,4 miliar.
“Yunus kemudian memberikan uang itu kepada Sugiri melalui ADC Bupati Ponorogo dan ELW yang merupakan saudara dari Bupati Ponorogo,” tutur Asep.
Selain itu, KPK juga menemukan indikasi tindakan melawan hukum korupsi berupa penerimaan tambahan (gratifikasi) yang dilakukan oleh Sugiri.
“Bahwa sepanjang periode 2023-2025, Sugiri diduga menerima dana sebesar Rp 225 juta dari Yunus. Selain itu, pada bulan Oktober 2025, Sugiri juga menerima uang senilai Rp 75 juta dari EK yang merupakan pihak swasta,” ujar Asep.
Uang ratusan juta disita
KPK telah mengamankan uang tunai sebesar Rp 500 juta. Uang yang berbentuk lembaran dengan nominal Rp 100.000 ini pernah ditunjukkan dalam konferensi pers pada dini hari Minggu.
“Uang tunai sebesar Rp 500 juta itu kemudian disimpan oleh Tim KPK sebagai barang bukti dalam operasi penangkapan ini,” tutur Asep.
Uang tersebut dikatakan berasal dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, agar posisi kepemimpinannya tidak digantikan oleh Sugiri Sancoko.
Langsung ditahan
Asep mengungkapkan bahwa para tersangka ditahan sepanjang 20 hari pertama yang berawal dari hari Sabtu, 8 November 2025 mencapai 27 November 2025.
“Penahanan dilakukan di Lapas Negara Cabang Merah Putih, KPK,” ujarnya.
Berdasarkan tindakannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan tindakan melawan hukum korupsi sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK beserta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Yunus, dalam pengelolaan jabatannya, diduga melakukan tindakan melawan hukum korupsi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
Saat ini, Sugiri bersama Agus Pramono diduga melakukan tindakan melawan hukum korupsi sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan tindakan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Korupsi.
