Petani berharap Pemkab Bekasi Dukung Pupuk Subsidi untuk Tingkatkan Produktivitas

- Penulis

Kamis, 14 November 2024 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SekitarKita.id – Para petani di Kabupaten Bekasi saat ini sangat mengharapkan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung akses terhadap pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi dinilai sangat penting bagi para petani karena mampu menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas produktivitas tanaman mereka.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi, Darisalam, menyoroti pentingnya kebijakan baru dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pertanian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Petani dengan lahan di bawah 2 hektare berhak mendapatkan pupuk subsidi, sementara mereka yang mengelola lahan di atas 2 hektare tidak berhak mendapatkan subsidi,” jelasnya.

Darisalam menambahkan bahwa aturan terkait distribusi pupuk bersubsidi sebelumnya menimbulkan masalah di lapangan karena hanya bisa diakses melalui Kartu Tani.

“Sistem berbasis Kartu Tani membuat banyak petani yang tidak memilikinya kesulitan mendapatkan pupuk. Proses pembuatan Kartu Tani lebih rumit dibandingkan KTP,” ujar Darisalam.

Sebagai solusi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian kini memudahkan akses untuk petani dengan hanya menggunakan KTP.

Pada 2024, kebijakan ini juga disertai dengan tambahan kuota subsidi sebanyak 100%, yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan para petani di seluruh daerah.

Baca Juga:  Rapatkan barisan, Kader Partai Gerindra di Karawang siap menangkan Prabowo-Gibran

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Risam, menyatakan rasa syukur atas perubahan kebijakan tersebut.

“Sejak Oktober, para petani cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujarnya.

Petani kini dapat membeli dua jenis pupuk, yakni pupuk Urea Kujang dan NPK, di kios-kios resmi yang telah ditentukan.

Risam juga berharap kuota pupuk NPK dan Urea Kujang bisa seimbang.

“Kalau bisa, pupuk NPKnya ditambah biar jumlahnya sama dengan Urea,” harapnya.

Dengan kebijakan ini, petani di Kabupaten Bekasi optimis bahwa produktivitas pertanian dapat meningkat seiring berkurangnya hambatan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Laporan: Muh. Bahktiar

Berita Terkait

Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 
Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 
Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat
ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth
Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026
Diduga Ada Pungli PTSL di Bandung Barat, Warga Ngamprah Diminta Rp500 Ribu untuk Pengukuran
Aksi Buruh di DPRD KBB: Pengawasan Ketenagakerjaan Dinilai Amburadul
PKB KBB Soroti Pentingnya Kenaikan Dana Bantuan Parpol untuk Hadapi Pemilu 2029

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 12:20 WIB

Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:04 WIB

Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:45 WIB

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:19 WIB

ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:01 WIB

Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026

Berita Terbaru

Ilustrasi sertifikat tanah (foto: jatimnesia.com)

Bandung Barat

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Jun 2026 - 19:45 WIB

Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026

Bandung Barat

Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026

Sabtu, 6 Jun 2026 - 09:01 WIB