SEKITARKITA.id – Pembangunan kantor baru Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berjalan dan kini telah memasuki tahap akhir.
Proyek strategis yang berlokasi di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat ini diproyeksikan menjadi pusat kesiapsiagaan dan pelayanan darurat yang modern.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, Aan Sopian, mengungkapkan bahwa saat ini progres pembangunan fisik kantor Damkar sudah mencapai sekitar 89 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan gedung baru untuk Dinas Damkar itu belum selesai. Kita hanya mengerjakan struktur bangunan saja, dan kontraknya berakhir pada Desember 2025,” ujar Aan, Jumat (10/10/2025).
Anggaran Proyek Capai Rp 10,5 Miliar
Aan menjelaskan, pagu anggaran proyek mencapai Rp10,5 miliar, dengan nilai kontrak sebesar Rp9,9 miliar. Namun, anggaran tersebut hanya mencakup pembangunan struktur utama.
Untuk penyelesaian tahap akhir seperti finishing, interior, dan fasilitas pendukung, PUTR KBB akan mengajukan tambahan dana dalam APBD 2026.
“Untuk penyelesaian nanti kita ajukan lagi di 2026. Kebetulan juga ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi sepengetahuan saya bantuannya hanya untuk interior,” jelasnya.
Meski demikian, Aan belum dapat memastikan jumlah tambahan anggaran yang akan diajukan.
“Untuk angkanya saya belum tahu, kita tunggu saja nanti berapa yang keluar,” tambahnya.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ayi Kurnia, menyampaikan bahwa bangunan ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 9.000 meter persegi yang telah resmi menjadi aset Pemkab Bandung Barat usai proses pembebasan lahan.
“Gedung ini dirancang lengkap dengan garasi kendaraan dan barak petugas karena mereka harus siaga 24 jam. Lahan ini sudah resmi menjadi aset Pemkab Bandung Barat,” kata Ayi saat ditemui di lokasi pembangunan, Rabu (30/7/2025) lalu.
Menurut Ayi, tahap pertama pembangunan mencakup gedung utama, garasi armada Damkar, dan barak petugas. Seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme tender resmi sesuai peraturan pemerintah.
“Nilai kontrak proyek mencapai lebih dari Rp9 miliar, dan seluruh perencanaan telah melalui proses teknis yang matang,” ujarnya.
Saat ini, Dinas Damkar Bandung Barat masih menempati gedung sementara di Kompleks Kota Baru Parahyangan (KBP).
Meskipun pihak pengelola KBP tidak mempermasalahkan penggunaan gedung tersebut, fasilitas yang tersedia dinilai belum mendukung pelaksanaan tugas dan pelatihan petugas secara optimal.
Bahkan, untuk latihan rutin pun, petugas harus mencari lokasi lain karena keterbatasan ruang.
Dengan rencana penganggaran lanjutan di tahun 2026, Pemkab Bandung Barat berharap kantor baru Damkar dapat segera diselesaikan dan berfungsi penuh sebagai pusat pelayanan kedaruratan, pelatihan, dan penanggulangan bencana di wilayah Bandung Barat.
“Pembangunan kantor Damkar ini diharapkan menjadi salah satu proyek strategis yang meningkatkan kesiapsiagaan, respons cepat, dan perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran maupun kondisi darurat lainnya,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
