SEKITARKITA.id – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Sidang Paripurna penting membahas sinkronisasi APBD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa, 15 Juli 2025.
Sidang yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung DPRD KBB itu menandai titik krusial arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Dona Ahmad Muharam, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan RPJMD oleh kepala daerah terpilih. Ia mengingatkan bahwa sesuai regulasi, RPJMD harus sudah disahkan maksimal enam bulan pasca pelantikan bupati dan wakil bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Artinya, paling lambat 20 Agustus sudah menjadi Perda. Maka target kami, dokumen ini harus tuntas sebelum 20 Juli agar bisa dibahas lebih lanjut,” tegas Dona, yang juga duduk di Komisi I dan Badan Anggaran DPRD KBB.
Fokus ke Ekonomi Riil: UMKM Desa & Sentra Industri
Dona menekankan bahwa RPJMD tak boleh jadi dokumen formalitas semata. Ia mendesak agar seluruh isi dokumen mencerminkan visi misi bupati terpilih yang berpihak pada rakyat, terutama dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya program ekonomi berbasis desa, seperti penguatan UMKM dan pengembangan sentra industri lokal.
“Setiap desa harus punya produk unggulan. Kita bisa dorong model sentra industri seperti rajut di Kiaracondong atau sepatu di Cibaduyut, tapi khas Bandung Barat,” ucapnya.
Menurutnya, potensi pertanian seperti pepaya dan produk lokal lainnya bisa dikembangkan maksimal melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan mendorong masuknya modal, Dona juga menyarankan agar Pemkab segera membentuk Tim Percepatan Investasi.
“Pembangunan tak bisa bergantung penuh pada APBD. Perlu investasi swasta dan dukungan modal dari luar agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Dona mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar kompak dalam mengeksekusi arah kebijakan pembangunan daerah.
“RPJMD ini adalah peta jalan pembangunan. Bukan hanya tanggung jawab Bupati, tapi seluruh SKPD harus punya komitmen tinggi agar program bisa berjalan sesuai visi misi,” tegasnya.
Sidang paripurna ini menjadi pondasi awal harmonisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif, yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Bandung Barat yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Laporan: Taufik Nugraha
