SEKITARKITA.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. H. Dadang M. Naser, S.H., M.I.Pol., menyoroti adanya dugaan mafia dalam tubuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyebab keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal itu ia sampaikan usai mengunjungi ratusan siswa korban keracunan MBG yang ditangani di GOR Kecamatan Cipongkor, Jumat (26/9/2025) malam.
Menurutnya, program MBG yang sejatinya bertujuan mulia justru tercoreng akibat lemahnya pengawasan serta indikasi praktik bisnis kotor di balik dapur umum penyedia makanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Soroti Mafia di Tubuh SPPG
Dadang Naser mengaku prihatin dengan kondisi para siswa yang mengalami keracunan massal akibat konsumsi makanan MBG. Ia menilai ada kesalahan serius dalam tata kelola SPPG.
“Saya baru dari Cipongkor, melihat sendiri bagaimana para siswa menjadi korban keracunan. Ini dapur MBG bukan untuk mencari cuan, tapi untuk mencetak generasi emas bangsa. Jangan sampai ada mafia di balik program mulia ini,” tegas Dadang.
Menurutnya, di negara lain program makan gratis sekolah benar-benar menjaga kualitas gizi. Namun di Indonesia, justru berulang kali terjadi kasus keracunan.
Politisi senior itu menyoroti pola dapur umum MBG yang setiap unitnya dipaksa melayani hingga 3.000 porsi makanan. Ia menilai hal ini tidak realistis, terutama di wilayah perdesaan seperti KBB.
“Di negara maju tidak ada dapur umum yang dipaksa memasak 3.000 porsi per hari. Itu berisiko besar. Seharusnya melibatkan kantin sekolah agar lebih higienis, makanan tersaji hangat, dan siswa punya pilihan,” jelasnya.
Dadang menambahkan, keterlibatan kantin sekolah juga penting untuk menjaga ekonomi lokal. Pasalnya, sejak MBG berjalan, banyak kantin sekolah kehilangan omset karena kalah bersaing dengan distribusi dari dapur SPPG.
Selain masalah teknis, Dadang Naser menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG. Ia menyesalkan bahwa selama ini penunjukan SPPG dilakukan terpusat tanpa melibatkan bupati maupun dinas terkait.
“Kalau sudah seperti ini, Mendagri juga harus bicara. Pemerintah daerah jangan hanya dijadikan penonton. Disdik, Dinkes, Dinsos di daerah harus ikut mengawasi agar program ini tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar ke depan, pengelolaan MBG melibatkan komite sekolah, orang tua, hingga kelompok PKK dan posyandu. Dengan begitu, program pemenuhan gizi tidak hanya untuk siswa, tapi juga bisa menyasar balita dan ibu hamil yang rawan stunting.
Duga Ada Mafia dalam Program MBG
Lebih jauh, Dadang menyebut adanya indikasi praktik mafia dalam pengelolaan MBG. Ia mencontohkan kasus pengadaan beras yang sempat dirusak mafia, dan kini pola serupa diduga merambah ke dapur SPPG.
“Ada laporan ke saya, di wilayah ini ada oknum yang berkuasa. Setiap program bantuan pemerintah selalu ada mafia. Jangan sampai SPPG juga jadi lahan cuan. Ini uang triliunan dari APBN, jangan dikorupsi,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pangan dan gizi, Dadang berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat nasional.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengevaluasi total sistem SPPG, termasuk distribusi, menu makanan, hingga pengawasan di lapangan.
“Kalau di Korea, anak-anak dipaksa makan telur organik setiap hari untuk atasi stunting. Kita jangan sampai anak-anak malah diberi makanan tidak higienis. Program ini bagus, tapi kalau salah urus, generasi emas bisa gagal,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
