Fly Over Cimareme Mandek Sejak 2015, P4KBB: Pembebasan Lahan Rp150 Miliar Jadi Kendala Utama

- Penulis

Jumat, 10 Oktober 2025 - 14:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemacetan kerap terjadi di jalan Raya Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) foto: istimewa

i

Kemacetan kerap terjadi di jalan Raya Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) foto: istimewa

SEKITARKITA.id – Rencana pembangunan fly over atau jalan layang Cimareme yang telah digagas sejak tahun 2015 kembali menjadi sorotan.

Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera merealisasikan proyek tersebut, mengingat tingkat kemacetan di kawasan Cimareme–Padalarang yang semakin parah dari tahun ke tahun.

Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi, menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali melakukan audiensi dengan berbagai instansi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan fly over Cimareme yang sudah tertunda selama hampir satu dekade.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam wawancaranya, Yacob menjelaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan audiensi dengan berbagai instansi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan fly over Cimareme yang sudah tertunda selama hampir satu dekade.

“Kami dari P4KBB akan mengadakan audiensi kepada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan pihak Pemkab Bandung Barat, yang waktu itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten Pembangunan, Kepala PUPR, dan Kepala Bappelitbangda. Pemerintah daerah sebenarnya sangat mendukung proyek ini, hanya saja terkendala pada masalah pembebasan lahan,” ujar Yacob saat ditemui di Ngamprah KBB, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga:  Dispernakan KBB Genjot Daya Saing Peternak Lewat Bimtek Budidaya Domba
Kemacetan kerap terjadi di jalan Raya Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) foto: istimewa
Kemacetan kerap terjadi di jalan Raya Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) foto: istimewa

Menurutnya, pembangunan fly over Cimareme merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan kronis yang terjadi setiap hari di jalur utama penghubung antara Cimahi dan Padalarang tersebut.

Namun, hingga kini persoalan pembebasan lahan menjadi kendala utama yang membuat proyek tidak kunjung dimulai.

“Waktu itu kami meminta agar ada dana penyertaan dari Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk komitmen bahwa pemerintah daerah serius mendukung pembangunan fly over ini. Karena dana dari pusat sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi tidak bisa direalisasikan tanpa pembebasan lahan,” tambahnya.

Yacob menyebut, pihaknya juga telah berkoordinasi kembali dengan Kepala Dinas PUPR Bandung Barat dan Asisten Pembangunan, Fauzan, untuk menanyakan perkembangan terkini mengenai rencana dana penyertaan serta permohonan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi (foto: Abdul Kholilulloh)
Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi (foto: Abdul Kholilulloh)

“Surat permohonan bantuan sudah disampaikan ke Kementerian PUPR pusat melalui Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut konkret,” jelasnya.

Untuk itu, P4KBB berencana melanjutkan langkah advokasi dengan melakukan audiensi ke tingkat provinsi, bahkan ke pusat.

Baca Juga:  Raih Suara ke 3, Tim Hukum Paslon 01 Dani – Romli Pantau Dinamika Pilkada Kabupaten Bekasi 2024

“Kami akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat atau perwakilannya dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. Setelah itu kami juga akan berkunjung ke Komisi V DPR RI, karena di sana bidangnya membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur. Kami ingin memperjuangkan agar ada alokasi dana tambahan untuk pembebasan lahan, sebab total kebutuhan dana mencapai sekitar Rp150 miliar,” ungkap Yacob.

Ia menegaskan, proyek fly over Cimareme merupakan jalan nasional sehingga tanggung jawab utamanya berada di pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen nyata dengan ikut berpartisipasi dalam bentuk dana penyertaan sebesar Rp20 hingga Rp40 miliar.

Yacob juga mengingatkan bahwa sebagian proses pembangunan sebenarnya telah dimulai, bahkan sekitar 10 persen pekerjaan awal sudah pernah dilakukan. Namun, jika tidak segera ditindaklanjuti, hasil yang sudah ada bisa sia-sia dan aset yang sudah dibebaskan berisiko hilang begitu saja.

“Kami sudah membebaskan sembilan bidang lahan dan dua gang dengan nilai miliaran rupiah. Kalau dibiarkan, ini akan merugikan masyarakat dan daerah. Karena itu, kami tidak akan diam,” tegasnya.

Baca Juga:  BPBD KBB Siagakan Posko dan Personel Selama Libur Nataru 2025/2026, Antisipasi Cuaca Ekstrem

P4KBB pun berencana menggelar aksi demonstrasi apabila audiensi yang dilakukan tidak menghasilkan langkah konkret dari pemerintah.

“Kalau tidak ada respon, kami siap turun aksi ke Kementerian PUPR. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat Bandung Barat peduli terhadap pembangunan dan tidak akan berhenti mengawal proyek ini,” pungkasnya.

Pembangunan fly over Cimareme diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi kemacetan di jalur utama Bandung Barat yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan.

“Selain memperlancar arus lalu lintas, proyek ini juga diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar,” tandasnya.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan

Berita Terkait

Libur Akhir Pekan di Bandung Barat, Dishub Gunakan Teknologi ATCS
Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 
Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 
Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat
ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth
Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026
Diduga Ada Pungli PTSL di Bandung Barat, Warga Ngamprah Diminta Rp500 Ribu untuk Pengukuran
Aksi Buruh di DPRD KBB: Pengawasan Ketenagakerjaan Dinilai Amburadul

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 15:45 WIB

Libur Akhir Pekan di Bandung Barat, Dishub Gunakan Teknologi ATCS

Minggu, 7 Juni 2026 - 12:20 WIB

Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:04 WIB

Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:45 WIB

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:19 WIB

ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth

Berita Terbaru

Pantauan kendaraan melalui teknologi canggih CCTV ATCS Dishub KBB (foto: Abdul Kholilulloh)

Bandung Barat

Libur Akhir Pekan di Bandung Barat, Dishub Gunakan Teknologi ATCS

Minggu, 7 Jun 2026 - 15:45 WIB

Ilustrasi sertifikat tanah (foto: jatimnesia.com)

Bandung Barat

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Jun 2026 - 19:45 WIB