SEKITARKITA.id — Dalam upaya memperkuat persatuan dan kerukunan antarwarga di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di wilayah Bandung Barat ini dihadiri oleh unsur pemerintahan kecamatan dan desa, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, serta akademisi. Hadir pula Dr. Eki Baihaki, M.Si, pengurus FPK Provinsi Jawa Barat, sebagai narasumber utama.
Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol KBB Weda Wardiman, S.STP., M.Si yang diwakilkan oleh Jaja, Kabid Kesatuan dan Kebangsaan (Kesbang), menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hingga ke tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen memperkuat kelembagaan FPK sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memastikan forum ini memiliki peran yang nyata, bukan hanya nama,” ujar Jaja dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa menjaga persatuan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga bangsa.
Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda untuk memperkuat komunikasi lintas sosial dan semangat gotong-royong.
“Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh kuatnya persatuan, sikap saling menghargai, dan semangat kebersamaan di tengah perbedaan,” tegasnya.
Menurut Weda, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga sarana aksi kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan sosial secara bermartabat.
FPK diharapkan mampu menjadi motor penggerak harmoni sosial sekaligus wadah pencegahan disintegrasi bangsa.
Ia juga menekankan tiga pesan penting bagi seluruh peserta sosialisasi.
1. Pertahankan komunikasi dan koordinasi antar elemen masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik.
2. Kuatkan edukasi kebangsaan kepada generasi muda agar memahami nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
3. Tingkatkan empati sosial, karena toleransi berarti memahami dan hadir bagi sesama.
Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai daerah dengan tingkat keberagaman etnis dan agama yang tinggi. Kondisi ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga kohesi sosial.
“Pembauran kebangsaan bukan hanya konsep, melainkan kebutuhan strategis demi terciptanya masyarakat yang damai, rukun, dan berdaya saing,” jelas Weda.
Melalui FPK, pemerintah daerah berharap terwujudnya kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA), serta terjaganya stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.
Tantangan Kebangsaan di Era Digital
Dalam sesi pembahasan bertema “Tantangan Kebangsaan Saat Ini”, FPK KBB menyoroti tiga isu besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini:
Meningkatnya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Masuknya paham radikalisme dan intoleransi yang menggerus nilai Pancasila.
Munculnya gesekan sosial akibat perbedaan budaya dan kepentingan kelompok.
Sebagai solusi, FPK diharapkan memperkuat dialog kebangsaan, kolaborasi lintas elemen, serta pendidikan karakter di seluruh lapisan masyarakat, termasuk tingkat kecamatan dan desa.
Sementara itu, Dr. Eki Baihaki, M.Si, akademisi sekaligus pengurus FPK Jawa Barat, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keberagaman bangsa.
“Indonesia memiliki 1.340 etnis dan 718 bahasa. Keberagaman ini jangan membuat kita berjauhan, tetapi justru harus menyatukan. Kuncinya ada pada silaturahmi, saling menyapa, memahami, dan bekerja sama,” ujar Eki.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar kegiatan FPK di daerah berjalan optimal.
“Menjaga soliditas keberagaman adalah investasi sosial. Kami berharap ke depan ada dukungan pendanaan yang memadai agar program FPK berjalan efektif,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bakesbangpol Kabupaten Bandung Barat berharap agar struktur FPK tingkat kecamatan dan desa segera terbentuk dan aktif menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, FPK diharapkan dapat membangun jejaring komunikasi dan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi konflik sosial dan intoleransi sejak dini.
Menutup kegiatan, Jaja menegaskan kembali bahwa Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) harus menjadi gerakan moral dan sosial dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Bandung Barat.
“FPK bukan hanya forum, tapi gerakan bersama untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mempererat silaturahmi di tengah keberagaman masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
