SEKITARKITA.id – Aksi protes mewarnai operasional PT Royal Abadi Sejahtera di Kampung Cibacang RT 01 RW 04, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (30/6/2026).
Puluhan warga yang didominasi kaum ibu menggeruduk perusahaan sebagai bentuk protes atas dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah karyawan lokal.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), agar turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang mereka alami.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk protes, massa mendirikan tenda darurat di depan gerbang perusahaan. Mereka menilai pergantian yayasan penyedia tenaga kerja (outsourcing) menjadi awal munculnya persoalan yang berujung pada dugaan PHK terhadap pekerja lokal.
Warga mendesak perusahaan memberikan kejelasan mengenai status para pekerja yang telah diberhentikan dan meminta agar mereka dapat kembali bekerja.
“Kepada Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk membantu warga di RT 01/RW 04 Desa Cipeundeuy agar bisa dipekerjakan kembali di PT Royal Abadi Sejahtera. Kami terlalu banyak dibohongi dan tidak diberikan kesempatan untuk bekerja di wilayah kami setelah diduga terjadi PHK sepihak. Pabrik berdiri di lingkungan kami, sehingga kami sebagai pengurus RT memohon kepada Bapak Aing untuk membantu dan meninjau langsung ke lokasi,” ujar Ketua RT 01 RW 04 Kampung Cibacang, Poniman, yang disambut sorakan warga.
Poniman mengatakan masyarakat selama ini selalu mendukung keberadaan perusahaan. Bahkan, warga kerap membantu aktivitas perusahaan, termasuk proses bongkar muat barang saat dibutuhkan.
Menurutnya, yang diperjuangkan masyarakat bukan sekadar pekerjaan, tetapi kesempatan memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Walaupun usia saya sudah tidak muda, kami bersama warga selalu siap membantu aktivitas perusahaan. Yang kami perjuangkan hari ini adalah kesempatan warga untuk tetap mencari nafkah,” katanya.
Ia menegaskan, sejak awal berdirinya perusahaan terdapat komitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Karena itu, masyarakat berharap komitmen tersebut tetap dijalankan meski terjadi pergantian yayasan outsourcing.
Poniman juga menilai komunikasi antara perusahaan dengan warga memburuk setelah pengelolaan tenaga kerja dialihkan ke yayasan baru.
“Peralihan yayasan dari PPS, PPD hingga sekarang Yayasan Aira membuat persoalan semakin rumit. Dulu setiap masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sekarang sampai sebesar ini belum ada solusi untuk warga kami,” tegasnya.
Sementara itu, Personalia PT Royal Abadi Sejahtera, Dwi Wahyu, menjelaskan kerja sama perusahaan dengan vendor sebelumnya, PT PPD, telah berakhir setelah nota kesepahaman (MoU) tidak diperpanjang. Sebagai gantinya, perusahaan menjalin kerja sama dengan PT Aira Multi Daya sebagai penyedia tenaga kerja yang baru.
“Sejak awal kami sudah menjelaskan bahwa kerja sama dengan PT PPD tidak kami perpanjang. Kemudian kami bekerja sama dengan PT Aira. Para pekerja dari PT PPD diarahkan untuk mengikuti proses rekrutmen kembali melalui mekanisme lamaran dan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai adanya warga yang tidak lolos seleksi, hal itu akan dibahas bersama PT Aira pada pertemuan besok,” ujar Dwi Wahyu saat ditemui di lokasi.
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gerbang perusahaan sempat mengganggu aktivitas operasional.
Meski demikian, Dwi memastikan kegiatan produksi di PT Royal Abadi Sejahtera tetap berjalan dan perusahaan akan terus beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan adanya aksi ini memang produksi sedikit tersendat dan terganggu. Namun demikian, PT Royal akan tetap berproduksi dan menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sebelumnya, puluhan warga yang didominasi kaum ibu menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas dugaan pemberhentian sepihak terhadap sejumlah pekerja lokal setelah terjadi pergantian perusahaan outsourcing.
Hingga sekitar pukul 14.30 WIB, perwakilan PT Royal Abadi Sejahtera didampingi Kepala Desa Cipeundeuy menemui massa dan menawarkan dialog lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/7/2026) pukul 10.00 WIB bersama PT Aira Multi Daya selaku vendor baru.
Namun, tawaran tersebut ditolak. Massa memilih tetap bertahan di tenda yang didirikan di depan gerbang perusahaan hingga ada kepastian mengenai nasib para pekerja lokal yang terdampak.
“Kami dari PT Royal Sejahtera Abadi mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan hari ini. Kami memahami sepenuhnya bahwa warga ingin bertemu dengan manajemen PT Aira. Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan perusahaan dan menyampaikan kepada pihak RT maupun keamanan bahwa PT Aira hari ini tidak dapat hadir. Namun sebagai bentuk komitmen, besok Rabu pukul 10.00 WIB mereka akan bertemu dengan perwakilan warga,” ujar Dwi Wahyu di hadapan massa.
Ia berharap masyarakat dapat membubarkan diri dan menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog.
“Kami berharap bapak dan ibu dapat kembali ke rumah masing-masing. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Sekali lagi, PT Aira tidak bisa hadir hari ini, tetapi besok pagi mereka berkomitmen datang menemui perwakilan warga,” ucapnya.
Menanggapi tuntutan warga terkait dugaan PHK sepihak terhadap pekerja lokal, Dwi menegaskan pihaknya belum dapat memberikan penjelasan karena persoalan tersebut menjadi kewenangan PT Aira Multi Daya sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja yang baru.
“Dalam hal ini kami tidak bisa menjawab terkait status para pekerja. Biarkan pihak PT Aira yang memberikan penjelasan pada pertemuan besok pagi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa PT Royal Abadi Sejahtera hanya bertindak sebagai pengguna jasa (user) dari perusahaan outsourcing.
“Besok kita akan mendengarkan langsung dari pihak PT Aira terkait keluhan bapak ibu semua. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan sebelumnya,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
