SEKITARKITA.id – Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik terus digulirkan kalangan insan pers.
Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil langkah proaktif dengan mengajukan audiensi resmi kepada Ketua DPRD KBB sebagai ruang dialog strategis terkait optimalisasi kinerja legislatif serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Ketua IWO-I KBB, Rushendi, menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan semata bentuk kritik, melainkan inisiatif membangun komunikasi terbuka antara media dan lembaga legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci penting agar masyarakat memahami peran dan tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ia menilai, minimnya informasi yang sampai ke publik kerap bukan karena DPRD tidak bekerja, melainkan karena belum terbangunnya pola publikasi yang optimal.
“Dewan sudah bekerja, hanya saja belum semua tersampaikan ke masyarakat. Media ingin berperan sebagai penghubung agar kinerja tersebut bisa diketahui secara luas,” ujar Rushendi saat ditemui usai audiensi, Jumat 12 Desember 2025
Dalam agenda audiensi tersebut, IWO-I KBB turut menyoroti penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran berjalan.
Rushendi menyampaikan, pertanyaan terkait arah, manfaat, dan dampak dana pokir kerap muncul dari masyarakat yang berharap anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas publik.
Melalui dialog terbuka, IWO-I berharap DPRD KBB dapat menjelaskan secara transparan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Rushendi menekankan bahwa hubungan antara DPRD dan media seharusnya dibangun dalam kerangka kemitraan strategis.
Legislatif membutuhkan media sebagai sarana penyebaran informasi kinerja, sementara media memerlukan akses data dan keterangan resmi agar pemberitaan tetap akurat dan berimbang.
“Sinergi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik. Media bukan lawan, melainkan mitra dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Selain isu kelembagaan, IWO-I KBB juga mengangkat kepedulian sosial yang tumbuh dari swadaya masyarakat, termasuk kegiatan berbagi kepada anak yatim.
Aspirasi sosial tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan dukungan DPRD serta dinas terkait sebagai bagian dari pembangunan sosial dan penguatan solidaritas di daerah.
Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi yang dilakukan IWO-I.
Ia menegaskan bahwa DPRD KBB terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik selama disampaikan secara konstruktif dan bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat sempat terkendala akibat penerapan sistem administrasi baru yang mewajibkan penggunaan akun resmi pengusul.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aspirasi tertunda, namun DPRD tengah mengupayakan evaluasi dan penyederhanaan mekanisme agar penyerapan aspirasi kembali berjalan optimal.
“Kami wakil rakyat, maka aspirasi masyarakat harus bisa dihimpun dan diperjuangkan. Sistem akan kami evaluasi agar tidak menyulitkan,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPRD KBB turut menyinggung adanya penyesuaian anggaran tahun 2026 dengan pengurangan sekitar Rp366 miliar.
Meski demikian, DPRD berkomitmen tetap mengawal program-program prioritas pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
