SEKITARKITA.id – Polemik kasus dugaan pemotongan atau pungutan liar (pungli) dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui jalur aspirasi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir tanpa kepastian penyelesaian.
Kontroversi makin memanas setelah pernyataan Rajiv mengenai pembubaran tim sukses (timses) lamanya, Baraya Rajiv, memicu kekecewaan para koordinator kecamatan (Korcam) yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Korcam dibubarkan. Seharusnya ada musyawarah atau surat teguran terlebih dulu. Kami ingin bertemu langsung dengan Pak Rajiv untuk membahas ini,” ujar salah satu Korcam Baraya Rajiv berinisial H saat ditemui di Ngamprah, Jumat (8/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sembilan Korcam Baraya Rajiv di Bandung Barat dibubarkan sepihak dan diganti dengan tim baru tanpa alasan jelas. Bahkan, upaya mereka untuk bertemu Rajiv disebut-sebut kerap terhalang.
H juga membantah bahwa pihaknya melakukan pungli dalam penyaluran dana PIP. Ia mengklaim, uang yang diterima dari wali murid bersifat sukarela.
“Pencairan PIP kan bertahap, tidak sekaligus. Ada ibu-ibu yang memberi Rp15 ribu atau berapa saja, itu seikhlasnya karena kami tidak punya biaya operasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, tim lama menagih janji kampanye Rajiv pada Pemilu 2024, mulai dari kesejahteraan hingga pemberangkatan umroh bagi korcam.
“Kami yang berjuang untuk kemenangan Kang Rajiv berharap semua janji dipenuhi. Kami ingin menyelesaikan masalah ini tanpa ada keputusan sepihak,” tegasnya.
Warga Penerima PIP di Bandung Barat Akui Iuran Sukarela
Sementara itu, salah satu penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), berinisial S, mengungkapkan bahwa iuran yang diberikan oleh sejumlah wali murid kepada pihak tertentu bersifat sukarela.
S, yang merupakan warga Kampung Karyalaksana, menuturkan bahwa uang yang diberikan tersebut biasanya disebut sebagai uang bensin. Besaran iuran pun bervariasi, tergantung kemampuan masing-masing wali murid.
“Kami sukarela memberikan uang bensin. Dari sekitar 90 penerima PIP, kadang ada yang memberikan Rp15 ribu, ada juga yang menambah hingga Rp20 ribu,” ujar S saat ditemui usai menghadiri pertemuan dengan Anggota DPR RI Rajiv dalam agenda mendengarkan aspirasi masyarakat di SD Karyalaksana, Rabu (6/8/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah warga dan wali murid penerima PIP yang menyampaikan berbagai masukan terkait penyaluran bantuan.
Sebelumnya, kasus dugaan pungli ini mencuat setelah 90 siswa SDN Karyalaksana diduga menerima bantuan PIP tidak utuh. Salah satu wali murid mengadu langsung kepada Rajiv saat kunjungan kerja di KBB.
Menanggapi hal itu, Rajiv menegaskan tidak pernah memerintahkan pemotongan dana PIP. Ia bahkan mengaku rutin mengingatkan masyarakat melalui media sosial agar tidak ada pihak yang berani memotong bantuan aspirasi.
“Kalau ada oknum yang memotong, langsung laporkan ke polisi. Saya juga siap menerima laporan langsung dari warga,” kata Rajiv.
Rajiv mengungkapkan seluruh tim lamanya telah dibubarkan karena dianggap merusak kepercayaan. Kini, distribusi bantuan hanya ditangani tim baru yang ia seleksi secara ketat.
“Saya kecewa nama baik saya tercoreng. Kalau ada pungli, itu bukan perintah saya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang dirugikan dan berjanji membenahi mekanisme penyaluran bantuan.
“Saya ingin ke depan bantuan bisa merata dan tanpa potongan. Ini jadi pelajaran penting untuk semua pihak,” tutupnya.
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya untuk mencegah anak putus sekolah dan mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
