Ringkasan Berita:
- Ketua Pusaka, Ronny Setiawan, menganggap bahwa penilaian terhadap Soeharto perlu dilakukan secara objektif dan adil dalam konteks sejarah.
- Ronny mengerti luka sejarah keluarga Soekarno, namun merasa bahwa penolakan yang didasarkan pada perasaan pribadi tidak seharusnya menjadi dasar dalam menilai seseorang sebagai bangsa.
- Ia menyatakan bahwa Soeharto membawa Indonesia menuju masa stabilitas dan pembangunan, meski demikian tidak bisa dipungkiri adanya sisi gelap dari pemerintahannya.
- Ronny menekankan perlunya rekonsiliasi nasional agar bangsa tidak terus terperangkap dalam perasaan dendam politik masa lalu.
AdinJava, JAKARTA –Perdebatan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto semakin memicu kontroversi.
Kelebihan dan kekurangan diungkapkan oleh beberapa tokoh nasional mengenai pemberian penghormatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Pusat Studi Sumber Daya Alam (Pusaka), Ronny Setiawan angkat suara.
Ia menilai pemberian gelar pahlawan seharusnya dilihat secara objektif dan adil dari sudut pandang sejarah.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengevaluasi pemimpinnya secara menyeluruh, bukan hanya dari luka masa lalu, namun juga dari jasa dan kontribusi nyata terhadap negara,” kata Rony dalam pernyataan tertulisnya pada Minggu (9/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa Soeharto merupakan bagian dari sejarah besar Indonesia yang telah membawa negara ini melewati periode stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sepanjang lebih dari tiga puluh tahun.
Meski demikian kepemimpinannya terus menerus dikaitkan dengan perdebatan, jasa dan kontribusinya terhadap dasar pembangunan nasional tidak bisa diabaikan dengan begitu saja.
“Bangsa ini perlu memberhentikan konflik dengan sejarahnya sendiri. Menghormati Soeharto tidak berarti mengabaikan sisi gelap masa lalu, namun mengakui bahwa beliau merupakan bagian dari antar-jemput panjang negara ini,” ungkapnya.
Ronny juga menganggap bahwa penolakan yang didasarkan pada rasa dendam atau luka pribadi justru dapat memperpanjang polarisasi sosial dan politik yang tidak beruntung bagi generasi berikutnya.
Menurutnya, Indonesia perlu memulai pembentukan budaya politik nasional, di mana para pemimpin meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau perasaan pribadi.
“Setiap pemimpin besar, termasuk Soekarno dan Soeharto, mempunyai sisi positif serta sisi negatif. Tetapi keduanya tetap dianggap hal itu sebagai tokoh penting yang memengaruhi wajah Indonesia sementara waktu. Kita tidak boleh mewariskan rasa benci, melainkan menjadi contoh dalam menghargai perjuangan setiap putra bangsa,” ungkapnya.
Ronny memanggil seluruh pihak, termasuk Parpol dan komponen masyarakat sipil, untuk mendapatkan manfaat dari momen perdebatan ini sebagai pelajaran ethical mengenai kedewasaan politik dan nasional.
“Parpol seharusnya menjadi contoh dalam menyebarkan semangat rekonsiliasi dan persatuan. Jangan hingga perbedaan sejarah menjadi alasan untuk memperburuk konflik lama,” ungkapnya.
Ia mengharapkan bangsa Indonesia tidak terus-menerus terjebak dalam luka masa lalu, namun bergerak maju dengan semangat saling menghormati dan membangun masa depan bersama.
“Sudah tiba waktunya seluruh pemimpin nasional, baik yang masih beraktivitas maupun yang telah meninggal, diingat sebagai negarawan, bukan hanya sebagai tokoh partai atau simbol masa lalu. Hanya dengan demikian kita benar-benar menjadi bangsa yang matang,” tutupnya.
Jokowi Pahlawan Tremendous
Pandangan berbeda diungkapkan oleh Penggiat Media Sosial yang juga seorang profesional di bidang Teknologi Informasi, Ainun Najib.
Melalui standing Twitter atau X pribadinya @ainunnajib pada Sabtu (2/11/2025), ia mengungkapkan pendapatnya.
Menurutnya, andai Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, maka seharusnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), diangkat sebagai Pahlawan Tremendous Nasional.
Bila Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo seharusnya menjadi Superhero Nasional.(Andai Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, maka Presiden Joko Widodo layak disebut sebagai Pahlawan Tremendous Nasional), tulisnya sambil mengunggah foto Jokowi menggunakan pakaian pahlawan tremendous yang sangat mirip Superman.
Komentar Ainun Najib mendapat sejumlah besar respons dari masyarakat.
Postingan tersebut memicu berbagai macam respons.
Dengan jumlah besar orang menganggap statusnya sebagai lelucon dan candaan sampai komentar yang mengandung sindiran yang membawa nama Jokowi dalam beberapa kontroversi.
@ReiMadridista: Pahlawan tremendous mempunyai kendaraan ajaib yang tak terlihat: esemka
@Pencari_Rezeki: Astagfirullah… jangan hingga seperti itu, masa superhero/pahlawan, kekuatannya malah lemah.
@DJ_Luvly: Aamiin YRA, semoga secepatnya meraih gelar pahlawan. UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010, secepatnya lenyap, secepatnya diproses hukuman di akhirat.
@Bima_Sakti_1: Andai ini tentang Isu Ijazah Ahlawan!!!!
@baiou_2829: Jokowi? “HERO Grocery store” pendapat saya…, warisannya semua buruk.
@bafarifa: Lho… Bukankah beliau calon Nabi?
@tobaiss13: Orang yang aniaya jadi pahlawan ya?
@SHPDCMPABABD: Andai superhero menggunakan celana dalam di luar…
@By__Samarkand: Superbul
@AMudzakir53017: MULYONO PAHLAWAN NASIGORENG….
Tokoh Agama Terpecah
Dengan jumlah besar tokoh agama berselisih pendapat dalam diskusi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Diketahui bahwa Soeharto masuk dalam daftar tokoh nasional yang dianggap layak menerima gelar pahlawan nasional dari Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025 yang akan datang.
Perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada pemimpin Orde Baru memicu perbedaan pendapat dan kegaduhan di kalangan masyarakat.
Sebab pandangan masyarakat terbagi antara pendukung pemerintahan Soeharto dan para penderita dari pemerintahan tersebut.
Belum lagi posisi Soeharto yang pernah menjadi tersangka korupsi setelah tahun 1998, namun kasusnya dibatalkan sebab kondisi kesehatannya dan dalam hal apa pun ia meninggal.
Tidak hanya masyarakat yang terpecah, beberapa tokoh agama juga ternyata mempunyai perbedaan pandangan.
Di organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang terbesar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terdapat dua pandangan yang berbeda.
Contohnya, Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pendirian Muhammadiyah sudah bulat memberi dukungan penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Menurutnya, tak ada yang dapat menyangkal peran dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa Indonesia.
Diketahui bahwa Muhadjir Effendy kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk masa jabatan 2022-2027, yang mengurusi bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Tetapi, tokoh muda Muhammadiyah Usman Hamid yang juga anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Laki-laki yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Penderita Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut.
Usman berpendapat bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada seseorang yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keberanian ethical sampai akhir hayatnya.
“Andai seseorang meninggal dalam standing tersangka atau terdakwa, terlebih andai keterkaitan pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebutkan sebagai pahlawan,” ujar Usman dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah, NU juga merasakan perpecahan dalam wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Contohnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengungkapkan dukungan terhadap usulan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Dewan Gelar dalam menetapkan Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional tahun ini.
Menurut Gus Fahrur, Indonesia seharusnya mengambil pelajaran dari masa lalu, baik dari sisi kebaikannya maupun kelemahannya, guna menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan bermartabat.
Tetapi, penolakan yang tajam datang dari tokoh NU yaitu KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).
“Saya sangat tidak mempunyai pendapat yang sama andai Soeharto diangkat sebagai Pahlawan Nasional,” tegas Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Mus, dalam pernyataannya, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengingat masa Orde Baru sebagai masa yang meninggalkan luka bagi sejumlah besar ulama dan kiai pesantren.
Ia menyebut plang nama NU dilarang dipasang, para bupati merobohkan simbol organisasi, serta sejumlah tokoh diwajibkan bergabung dengan Golkar.
Bahkan saudara kandung Kiai Adib Bisri diwajibkan keluar dari PNS sebab dipaksa bergabung dengan Golkar.
“Dengan jumlah besar kyai yang dimasukkan ke dalam sumur. Adik saya, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS sebab dipaksa bergabung dengan Golkar,” ungkapnya.
Ia juga menceritakan pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang menolak menjadi pembimbing Golkar Jawa Tengah.
Menurut Gus Mus, sejumlah besar pejuang bangsa yang tidak pernah memohon gelar pahlawan agar tetap menjaga kesucian tindakan mereka.
“Andai disebutkan, menghindari riya. Amal baik jangan dikurangi sebab gelar,” ungkapnya.
Disisi berbeda, tokoh agama lainnya yaitu Franz Magnis-Suseno, seorang imam Katolik, menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Romo Magnis menyatakan bahwa keterlibatan Soeharto dalam dugaan tindakan melawan hukum korupsi sepanjang masa Orde Baru membuatnya tidak pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional.
Soeharto dianggap memberikan akses yang luas kepada teman dekat dan anggota anggota family untuk melakukan tindakan korupsi.
Belum lagi berbagai tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi sejak tahun 1965 sampai 1998 membuat Soeharto semakin dianggap tidak pantas menerima gelar pahlawan nasional.
Jokowi Memberi dukungan
Dukungan terhadap wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto didukung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi juga memperlihatkan dukungan yang sama mengenai wacana serupa keterkaitan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Jokowi menganggap keduanya mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa.
“Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti mempunyai peran dan kontribusi terhadap negara,” ujar Jokowi, Kamis (6/11/2025).
Penghargaan gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud apresiasi terhadap seseorang yang pernah memimpin tanah air.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti bahwa setiap pemimpin mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.
“Dan kita semua harus segera menghargainya, serta menyadari bahwa setiap pemimpin pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan,” ungkapnya.
Tetapi, pengajuan gelar Pahlawan Nasional tidak boleh dilakukan secara asal dan harus segera menuruti prosedur yang berlaku.
“Dan penghargaan jasa terhadap para pemimpin juga dilakukan melalui berbagai proses yang dipertimbangkan oleh tim penghargaan jasa,” ungkapnya.
“Saya rasa kita patut menghargai peran serta kontribusi yang telah diberikan oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur terhadap bangsa dan negara ini,” tambahnya.
Penolakan Megawati
Berbeda dengan Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Ia menegaskan kepada pemerintah agar lebih teliti dan waspadai dalam memberikan gelar tersebut, dengan mempertimbangkan catatan perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab ethical seorang tokoh terhadap bangsa.
“Dapatkan gelar proklamator, bapak bangsa, lalu ini apa? Pahlawan? Tapi, hati-hati andai ingin menjadikan seseorang sebagai pahlawan. Jangan terlalu mudah. Andai Bung Karno, memang benar sebagai pahlawan. Sebab saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati dalam pidatinya pada seminar perayaan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan secara asal. Ia memperingatkan pemerintah agar lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan gelar tersebut, dengan mempertimbangkan catatan perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab ethical seorang tokoh terhadap bangsa. “Dapat jadi gelar proklamator, bapak bangsa, lalu ini apa? Pahlawan? Tapi, hati-hati andai ingin menjadikan seseorang sebagai pahlawan. Jangan terlalu mudah. Bila Bung Karno, benar-benar pahlawan. Sebab saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati dalam pidatonya pada seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
“Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan demikian hanya sebab sebuah TAP. Andai Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau pantas diajukan ke pengadilan,” kata Megawati.
Megawati juga mengingat sikap Bung Karno yang tetap santai meski demikian dihadapkan pada perlakuan tidak adil. Bung Karno mengambil keputusan untuk tidak melawan agar menghindari konflik dalam negeri yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. “Andai melawan, maka akan terjadi perang saudara,” kata Megawati, menirukan perkataan ayahnya. Ia mengungkapkan bahwa keputusan Bung Karno untuk diam adalah bentuk kebesaran jiwa dan tanggung jawabnya terhadap bangsa, dengan tujuan mencegah tumpah darah antar sesama anak bangsa.
Penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI yang kedua, Soeharto, kembali memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Persepsi Megawati dianggap menggambarkan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi luka sejarah yang belum sepenuhnya memulihkan.
Ketua BEM UIN Alauddin Makassar, M Zulhamdi Suhafid menganggap bahwa keputusan Megawati bisa diartikan sebagai ekspresi tulus dari memori kolektif bangsa yang terluka.
Tetapi alternatifnya juga memperlihatkan bahwa tahapan perkembangan sejarah nasional masih berlangsung.
“Sikap Ibu Megawati mencerminkan keberanian dalam menjunjung prinsip. Hal ini memperlihatkan bahwa luka sejarah, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik Orde Baru, masih menyisakan dampak psikologis di ruang sosial dan politik Indonesia,” ujar Zulhamdi, Sabtu (8/11/2025).
Selanjutnya, Zulhamdi menyampaikan, andai penolakan tersebut berlandaskan pengalaman pribadi dan latar belakang keluarga besar Soekarno, maka keputusan tersebut dapat menimbulkan kesan politik balas dendam di kalangan masyarakat.
Meski demikian demikian, menurutnya, Presiden Prabowo sedang berupaya merawat persatuan dan menjadi lebih baik ingatan sejarah bangsa dengan pendekatan yang lebih inklusif.
“Pasti kita tidak dapat mengabaikan luka masa lalu, namun andai pengalaman pribadi digunakan sebagai dasar untuk menahan pengakuan terhadap jasa tokoh lain, hal ini berisiko menciptakan politik dendam yang justru menghambat proses rekonsiliasi nasional,” ungkapnya.
Zulhamdi juga menekankan pentingnya menjadi teladan bagi para pemimpin negara dalam menghadapi tokoh-tokoh masa lalu, termasuk yang pernah berselisih secara politik.
Ia memberikan contoh langkahnya yang pernah dilakukan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, sampai Presiden Prabowo yang berani mengakui kontribusi para tokoh dengan pandangan berbeda, tanpa kehilangan sikap kritis terhadap sejarah.
“Seorang pemimpin yang sesungguhnya tidak perlu menghilangkan catatan gelap masa lalu, namun harus segera mampu meletakkannya dalam konteks yang objektif,” ungkapnya.
“Gus Dur, Taufiq Kiemas, bahkan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap jasa seseorang tidak berarti menghilangkan kritik terhadap kesalahan mereka. Ini merupakan contoh kedewasaan politik yang patut ditiru,” lanjut Zulhamdi.
Merespons pertanyaan apakah adil andai jasa besar Soeharto dalam bidang pembangunan, pangan, infrastruktur, ekonomi, dan stabilitas nasional dilupakan hanya sebab isu-isu politiknya.
Zulhamdi menyatakan bahwa sejarah perlu dipandang secara proporsional, bukan berdasarkan dendam keluarga.
“Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi besar Soeharto dalam pembangunan nasional. Kesalahan dan pelanggaran politiknya perlu diakui, tetapi prestasi nyata di bidang ekonomi dan ketahanan pangan juga layak dihargai,” ungkapnya.
Mengabaikan seluruh kontribusi Soeharto, lanjut Zulhamdi, hanya dikarenakan bangsa ini kehilangan objektivitas dalam sejarah.
Pada akhir pernyataannya, Zulhamdi menganggap bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, andai dilakukan dengan pertimbangan akademis dan etis yang matang, justru bisa menjadi simbol kemegahan bangsa Indonesia.
“Penghargaan gelar pahlawan terhadap Soeharto bukan hanya urusan politik, melainkan tentang kemampuan bangsa ini dalam mengakui jasa siapa pun tanpa membawa perasaan dendam masa lalu. Hal ini akan memperlihatkan kedewasaan kolektif kita sebagai sebuah bangsa besar bahwa bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan,” tutupnya.
24 Calon Pahlawan Nasional
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon menyatakan bahwa dari 49 nama yang diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2025 ini, pihaknya telah untuk memilih 24 nama yang menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini.
Sebelumnya, 49 nama yang diajukan terdiri dari 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap memenuhi kriteria, ditambah 9 nama usulan dari masa sebelumnya (raise over).
Dari seluruh nama yang dikatakan, Fadli menyampaikan bahwa Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan melakukan pemilihan dengan begitu tersisa 24 nama yang menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini.
“Dan sekarang tentu sebab kita juga mendekati Hari Pahlawan, kami telah mengusulkan 24 nama dari 49 yang menurut Dewan GTK perlu, telah dipilih, mungkin saja bisa menjadi prioritas,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Rabu.
Tetapi, anggota partai Gerindra tersebut enggan mengonfirmasi apakah Presiden ke-2 Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama tersebut.
“Nanti kita melihat saja. Untuk nama-nama tersebut memang semuanya sesuai dengan yang saya katakan, memenuhi kriteria, termasuk nama Presiden Soeharto yang sudah tiga kali bahkan diajukan,” ujar Fadli Zon kepada awak media, Rabu (5/11/2025).
Fadli Zon menyatakan bahwa 24 nama calon pahlawan nasional yang menjadi fokus utama didasarkan pada studi dan observasi.
Menurutnya, semua nama tersebut layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sebab mempunyai perjuangan, riwayat hidup dan latar belakang yang jelas, serta telah melalui pengujian akademis melalui berbagai tahap.
Berdasarkan knowledge dari Kementerian Sosial, pemerintah telah beberapa kali mengusulkan nama Soeharto sebagai kandidat pahlawan nasional.
Tetapi, mertua Prabowo belum juga memperoleh persetujuan dan gelar.
Ia juga terdaftar sebagai salah satu dari 20 nama kandidat pahlawan nasional yang telah diajukan sejak tahun 2011 sampai 2023.
Ada tiga jenis pengajuan calon pahlawan nasional tahun 2025, yaitu: pengajuan baru tahun 2025; pengajuan yang ditunda dari tahun 2024; serta pengajuan yang memenuhi kriteria dan diajukan kembali (tahun 2011-2023).
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari presiden, ulama sampai pekerja.
Di antara nama-nama yang diajukan menjadi pahlawan nasional, terdapat Presiden RI yang ke-2, Soeharto; Presiden RI yang ke-4, Aburrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur; serta pekerja buruh aktivis, Marsinah.
Fadli menyampaikan, 24 nama tersebut akan diambil lebih lanjut sebelum diserahkan kepada Presiden Prabowo.
Termasuk, menurutnya nama Gus Dur dan Marsinah yang menjadi simbol perjuangan para pekerja.
“Ya, pasti akan dilakukan pemilihan kembali. Dia (Gus Dur) juga termasuk dalam yang kita pilih, ya, semuanya saya kira memenuhi syarat,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan, proses pengajuan nama-nama tersebut berawal dari tingkat paling bawah di kabupaten/kota.
Dengan jumlah besar peneliti dan mahir dari berbagai bidang menyarankan kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing agar diungkapkan kepada pemerintah provinsi, sampai dalam hal apa pun diterima oleh pemerintah pusat.
“Proses pengusulan pahlawan nasional ini berawal dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten dan kota. Di sana terdapat tim peneliti yang terdiri dari para mahir dengan berbagai latar belakang,” kata Fadli.
Buka berita AdinJavalainnya melalui WhatsApp.
Baca berita Adin Javalainya di Google News.
