SEKITARKITA.id- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pentingnya penguatan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai sebagai salah satu kunci kemajuan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pembekalan politik di acara Pendidikan Politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar di Grand Hani Hotel, Lembang, pada Sabtu (09/08/2025), dihadiri perwakilan kader dan ketua ranting desa se Bandung Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengingatkan bahwa pendidikan politik merupakan amanat undang-undang yang juga menjadi bagian dari tugas partai politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya ajang seremonial, melainkan wadah strategis untuk membekali kader dengan wawasan politik yang benar, termasuk memahami teknis, mekanisme, dan dinamika pemilu.
“Pendidikan politik ini sangat bermanfaat, apalagi kita bisa berdiskusi langsung. Ada banyak strategi yang memang tidak bisa selalu dibicarakan di ruang publik, tapi di forum seperti ini kita bisa membahasnya secara lebih dalam,” ujar Dede Yusuf.
Ia menekankan bahwa setiap daerah pemilihan (dapil) idealnya mampu merebut minimal satu kursi legislatif. Namun, kenyataannya masih ada beberapa dapil yang belum memiliki peluang besar.
Dede mencontohkan Dapil Lembang dan Padalarang sebagai wilayah yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan strategi yang tepat.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara partai politik dengan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.
Hal ini penting agar kader memahami sudut pandang kedua lembaga tersebut, terutama dalam hal mekanisme kampanye, proses penghitungan suara, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu.
Dede Yusuf yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan bahwa popularitas dan elektabilitas seorang calon tidak akan berarti tanpa kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Jangan menunggu momentum, sapa masyarakat setiap saat. Politik itu bukan hanya soal baliho atau gambar, tapi soal hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya praktik politik transaksional yang dinilainya merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, Partai Demokrat berkomitmen untuk menekan praktik tersebut melalui revisi undang-undang pemilu, dengan mendorong pola kampanye yang lebih mendekatkan kader kepada masyarakat tanpa iming-iming materi.
“Politik transaksional ini bahaya. Kalau masyarakat tidak merasakan kehadiran kita, jangan berharap dukungan. Popularitas penting, tapi yang utama adalah membangun kepercayaan,” tambahnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
