Nestapa, Pemkab Bekasi Lambat Atasi Kekeringan, Petani Curhat ke DPR RI ‘Terancam Gagal Panen’

- Penulis

Jumat, 16 Agustus 2024 - 02:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEKITARKITA.id- Setelah mengalami kekeringan parah selama tiga tahun berturut-turut, petani di Kabupaten Bekasi bagian utara akhirnya menyampaikan keluhan hatinya alias curhat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Kekeringan berkepanjangan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi petani yang sangat bergantung pada hasil pertanian untuk mata pencaharian mereka.

Sawah-sawah mereka mengering, tanaman gagal panen, dan pendapatan menurun drastis. Kondisi ini seolah-olah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi cuek.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Para petani yang merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, memutuskan untuk langsung menyampaikan keluhan mereka kepada anggota Komisi V DPR-RI dan Kementerian PUPR.

Mereka berharap pemerintah pusat segera turun tangan dengan memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama ini.

Ketua Petani Kabupaten Bekasi Wilayah Utara, Iim, juga Kepala Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi, menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir, hasil ladang mereka hampir tidak ada.

Kondisi areal persawahan di Kabupaten Bekasi memprihatinkan dampak kekeringan gagal panen (foto: Darto)
Kondisi areal persawahan di Kabupaten Bekasi memprihatinkan dampak kekeringan gagal panen (foto: Darto)

“Tanaman kami mati, air irigasi tidak mengalir, dan tidak ada bantuan signifikan dari pihak terkait. Kami sangat berharap ada perhatian dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui wartawan di lokasi, Kamis (15). /8/2024).

Baca Juga:  Instruksi Gubernur Disikapi Serius, Bupati Jeje Minta Inspektorat Audit Dana Desa di KBB

Dalam pertemuan dengan perwakilan DPR-RI dan Kementerian PUPR, para petani mengajukan beberapa tuntutan.

Mereka meminta agar segera dilakukan upaya mitigasi, termasuk pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar mendapat dukungan teknis untuk menghadapi kekeringan yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Kondisi areal persawahan di Kabupaten Bekasi memprihatinkan dampak kekeringan gagal panen (foto: Darto)
Kondisi areal persawahan di Kabupaten Bekasi memprihatinkan dampak kekeringan gagal panen (foto: Darto)

“Kami juga menginginkan adanya program jangka panjang untuk menjamin keinginan pertanian di wilayah kami,” jelasnya.

Anggota DPR-RI yang menerima utusan petani berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat dan mendorong diambilnya tindakan yang diperlukan.

“Kondisi yang dialami petani di wilayah Bekasi utara sangat memprihatinkan. Kami akan segera mengadakan pertemuan dengan para menteri terkait untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu para petani keluar dari krisis ini,” ungkapnya seraya menirukan pernyataan salah satu anggota DPR-RI.

Petani juga mengajukan tiga tuntutan utama yakni, perbaikan tikungan tambak timpas Cikarang Bekasi Laut (CBL), perbaikan tikungan Cikarang Jati, serta normalisasi saluran irigasi Kali Cikarang BSH-1 sepanjang 15 kilometer.

Baca Juga:  Memasuki Masa Tenang Pilkada 2024: KPU Karawang Mulai Tertibkan APK

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengancam akan mengerahkan ribuan petani untuk mengadakan aksi di gedung DPR-RI.

Situasi ini menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya mengancam kesejahteraan petani, tetapi juga ketahanan pangan nasional.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Laporan: Darto

Berita Terkait

Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 
Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 
Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat
ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth
Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026
Diduga Ada Pungli PTSL di Bandung Barat, Warga Ngamprah Diminta Rp500 Ribu untuk Pengukuran
Aksi Buruh di DPRD KBB: Pengawasan Ketenagakerjaan Dinilai Amburadul
PKB KBB Soroti Pentingnya Kenaikan Dana Bantuan Parpol untuk Hadapi Pemilu 2029

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 12:20 WIB

Perlu Diaudit, Menu MBG di Cipatik Cihampelas Tak Layak, Warga Nilai Tidak Sesuai Standar Gizi 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:04 WIB

Dokter Spesialis Jarang Ngantor, DPRD KBB Soroti Pelayanan di RSUD Cikalongwetan 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:45 WIB

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:19 WIB

ATCS Bandung Barat Kerap Terkendala Internet, Dishub Evaluasi Bandwidth

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:01 WIB

Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026

Berita Terbaru

Ilustrasi sertifikat tanah (foto: jatimnesia.com)

Bandung Barat

Terungkap! Ini Fakta Dugaan Pungli PTSL di Ngamprah Bandung Barat

Sabtu, 6 Jun 2026 - 19:45 WIB

Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026

Bandung Barat

Komisi I DPRD Buka Peluang ASN KBB Ikut Kontestasi BPD 2026

Sabtu, 6 Jun 2026 - 09:01 WIB