Bandung Barat | SekitarKita.id,- Melonjaknya harga sembilan bahan pokok (sembako) di penghujung akhir tahun 2023 menjadi perhatian banyak pihak. Dimana wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah mengalami kesulitan menurunkan angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) di pasar tradisional.
Melihat kondisi tersebut, DPC PDIP KBB melalui surat terbukanya mengintruksikan kepada Calon Legislatif (Caleg) yang maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat untuk ikut serta dalam mengurangi beban masyarakat diwilayah daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.
Salah satunya yang dilakukan oleh Caleg DPRD KBB dari partai PDIP, N. Aan Sopiana Panjaitan nomor urut 06. Ia mengatakan, pihaknya turut merespon positif dari pimpinan partai untuk ikut serta membagikan komoditi telor dan minyak kepada masyarakat yang membutuhkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, aksi ini merupakan bentuk kepedulian partai PDIP terhadap kondisi melambungnya harga sembako di Jawa Barat umumnya Bandung Barat. Melalui kegiatan itu, wanita yang akrab disapa Mbu Aan ini turun langsung blusukan kewilayah dapilnya.
“Menindaklanjuti surat edaran DPP PDIP nomor 5791/IN/DPP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 perihal instruksi kampanye serentak door to door. Maka dengan ini DPC PDIP KBB mengintruksikan untuk Caleg DPRD KBB dari PDIP untuk melaksanakan kampanye serentak mulai pukul 10.00 WIB,” kata Mbu Aan kepada redaksi SekitarKita.id Sabtu (30/12/2023).
Wanita yang aktif dalam bersosial ini menjelaskan, pihaknya diintruksikan untuk membagikan 3 butir telur ayam rebus pindang kepada setiap keluarga diwilayahnya masing-masing dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga.
“Bukan hanya itu, kami juga mensosialisasikan KTP Sakti yang merupakan program kerja Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo- Mahfud MD, semoga ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan kami optimis di Dapil 1, Kecamatan Padalarang, Saguling dan Ngamprah bisa menang dan mendapatkan suara tertinggi,” tandasnya.
N
Sebagai informasi, Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat melakukan pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Pj Bupati Bandung Barat.
Pasalnya, laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh Pemda Bandung Barat, ke Kemendagri tidak sesuai fakta di lapangan. Di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa komoditas kebutuhan pokok masyarakat masih melonjak naik.
Editor: Abdul Kholilulloh
