SEKITARKITA.id- Dukungan yang tiba-tiba diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terhadap pasangan Edi Rusyandi-Unjang Asari (EDUN) dalam Pilkada Bandung Barat 2024 memicu kontroversi di kalangan internal partai.
Kader senior PPP KBB, Syamsul Maarif, mempertanyakan keabsahan dukungan tersebut yang menurutnya tidak melalui prosedur partai yang semestinya.
Syamsul mengungkapkan bahwa dukungan politik ini seharusnya ditempuh melalui mekanisme resmi, yakni Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dukungan struktural ini diberikan kepada pasangan EDUN tanpa prosedur yang benar. Banyak teman-teman kader yang protes dan kecewa karena dukungan politik ini terkesan tiba-tiba. Dalam AD/ART PPP, ada mekanisme Mukercab yang seharusnya dijalankan,” ujar Syamsul saat ditemui SEKITARKITA.id di RSHS Bandung usai mendampingi paslon HADE, Sabtu (31/08).
Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan bahwa dalam Mukercab, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seharusnya mengundang seluruh majelis, pengurus harian, para Pimpinan Anak Cabang (PAC), ketua, sekretaris, dan bendahara untuk berkumpul dan dimintai pandangan masing-masing dalam menentukan langkah politik partai.
“Prosedur ini tidak ditempuh, sehingga muncul gejolak di internal PPP,” tegasnya.
Syamsul, yang secara pribadi mendukung pasangan Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat (HADE), menegaskan bahwa dukungannya bukan atas nama DPC, melainkan sebagai pilihan pribadi.
“Awalnya hanya saya sendiri yang mendukung HADE, tapi setelah saya mendeklarasikan dukungan, banyak kader lain yang ikut serta,” jelas Syamsul.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan para PAC guna menyusun langkah-langkah selanjutnya, dan tidak khawatir akan ancaman sanksi dari DPC.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berujung pada sanksi pemecatan, kecuali jika kader PPP mencalonkan diri sebagai bupati namun tidak mendapatkan dukungan dari struktur partai.
“Jika berbeda pilihan, tidak akan ada sanksi pemecatan atau sejenisnya. Kecuali jika ada kader PPP yang mencalonkan diri sebagai bupati dan tidak didukung oleh pengurus partai, itu baru pantas dikenakan sanksi,” tukas Syamsul.
Syamsul juga menambahkan bahwa jika DPC nekat menjatuhkan sanksi, hal tersebut justru akan membawa preseden buruk bagi partai.
Ia menyebut, banyak kader yang mendukung pasangan HADE, dan jika semuanya dipecat, PPP akan semakin terpuruk.
“Saya pernah dua periode memimpin PPP dengan lima anggota dewan, dan saya pun menjadi pimpinan dewan. Tapi sekarang, mereka yang memimpin partai tidak memiliki satupun kursi. Sekarang saya mau dipecat, mau jadi apa PPP? Silakan saja pecat, tidak masalah,” kata Syamsul dengan nada terkekeh.
Syamsul pun menjelaskan alasan di balik dukungannya terhadap pasangan HADE. Menurutnya, ia sudah mengenal kepemimpinan Hengki Kurniawan sejak menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bupati Bandung Barat, serta sering bekerjasama dengan PDI Perjuangan ketika masih menjadi anggota dewan.
Ia juga tidak mempermasalahkan jika kegaduhan internal ini menjadi konsumsi publik. Menurutnya, eksposur media justru akan mendidik masyarakat dalam memahami dinamika politik.
“Jika masalah ini terekspos di media, masyarakat justru akan terdidik soal politik. Jadi, ini bukan masalah, bagi saya pasangan HADE satu komando,” pungkas Syamsul.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan Khusus (Lipsus)
