SEKITARKITA.id – Asep Bayu Rohendi (ABR), mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Barat, angkat suara terkait wacana perubahan nama Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam Sidang Paripurna HUT ke-18 KBB.
Menurut ABR, wacana tersebut kurang relevan jika dibandingkan dengan tantangan mendesak yang tengah dihadapi masyarakat Bandung Barat, terutama dalam aspek pembangunan manusia.
“Daripada Gubernur membantu branding nama baru, lebih baik bantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegas ABR melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, dalam pidatonya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk membantu branding jika Pemkab Bandung Barat berniat mengganti nama daerah.
“Gubernur juga menjanjikan pembangunan flyover di simpang Cimareme dan Tagog, mempercantik kawasan depan Stasiun KCIC Padalarang, serta menagih kompensasi terkait TPSA Sarimukti ke Pemkot Bandung,” ungkapnya.
Namun ABR mengingatkan, pembangunan flyover di jalan nasional bukanlah kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten, melainkan pemerintah pusat.
Karena itu, kata dia, peran Bupati KBB, Gubernur Jabar, serta anggota DPR dan DPD RI Dapil Jabar II sangat penting dalam mendorong realisasi anggaran dari pusat.
“Sayangnya, tak ada anggota DPR RI dari Dapil Jabar II yang berdomisili di Bandung Barat. Namun kita punya Gus Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI, yang punya posisi strategis untuk mendorong realisasi infrastruktur ini,” ujar ABR.
ABR mengungkapkan keprihatinannya terhadap pencapaian IPM KBB. Berdasarkan data BPS tahun 2023, KBB menempati peringkat ke-20 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan skor 70,33.
Dikatakan ABR, angka ini hanya sedikit lebih baik dari Indramayu (70,19) namun masih tertinggal dari Pangandaran (70,55) dan Kabupaten Bandung (74,03), apalagi Kota Bandung yang mencapai 83,09.
“Di usia 18 tahun, seharusnya Bandung Barat lebih fokus membenahi kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan,” katanya.
Usulan Strategis: Keterampilan dan Akses Kerja ke Jepang
Sebagai solusi konkret, ABR mendorong pelatihan keterampilan kerja bagi lulusan SMA/SMK/MA dari keluarga tidak mampu, dengan standar kebutuhan industri di Jepang. Hal ini merujuk pada kebutuhan 280 ribu tenaga kerja asing yang dibutuhkan Jepang hingga tahun 2029.
“Lapangan pekerjaan di Bandung Barat sangat terbatas. Maka, pelatihan tenaga kerja siap pakai dengan standar Jepang bisa jadi peluang emas,” jelas ABR.
Ia juga menyarankan agar Pemprov Jabar meningkatkan kualitas pendidikan SMA dan SMK di KBB. SMK harus terkoneksi langsung dengan industri, sedangkan lulusan SMA diarahkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang mendukung pembangunan daerah.
Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, ABR menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Menurutnya, jika pendidikan dan ekonomi tertata, maka perilaku hidup sehat juga akan terbentuk.
“Dengan pendidikan dan ekonomi yang memadai, masyarakat akan terbiasa mengonsumsi makanan bergizi. Ini bentuk investasi jangka panjang,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Rilis
