DPP PAN Terbitkan Rekomendasi untuk Acep Jamhuri di Pilkada Karawang

- Penulis

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[ad_1]

Karawang | SekitarKita.id,- Belakangan ini ramai diperbincangkan mengenai surat rekomendasi Pilkada Karawang dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang diberikan kepada salah satu bakal calon Bupati Karawang.

Rekomendasi yang diterbitkan DPP PAN itu ditujukan kepada satu nama bakal calon bupati Karawang yakni Acep Jamhuri sehari sebelum pelaksanaan Fit and Proper Test.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPD PAN Karawang, Dadi Mulyadi, menyampaikan bahwa partai mengeluarkan rekomendasi tentu sudah memiliki mekanisme dengan berbagai tahapan.

Ia menyebut, setiap partai politik (parpol) dalam meraih rekomendasi memiliki pola, strategi dan ini merupakan sebagian dari perjalanan politik.

Wakil Ketua DPD PAN Karawang, Dadi Mulyadi (Foto: Andyka Nugroho)
Wakil Ketua DPD PAN Karawang, Dadi Mulyadi (Foto: Andyka Nugroho)

“Kenapa surat rekomendasi itu terbit sehari sebelum fit and propertest, itu merupakan bagian dari skema,” kata Dadi mulyadi kepada wartawan, Kamis 18 Juli 2024.

Dadi menjelaskan, alsan mengapa surat rekomendasi tersebut terbit kepada Acep Jamhuri, yang merupakan mantan Sekda Karawang.

“Saat melakukan Fit and Proper Test itu DPW. Itu sah-sah saja, karena itu bagian dari skema. Politik itu kadang kan di luar normal. Kalau normal-normal saja itu bukan politik dan Fit and Proper Test itu hanya bagian dari administrasi,” cetus Dadi.

Baca Juga:  Tumpukan Sampah Liar di Lembang Dibiarkan, Warga Mengeluh

Perolehan dari rekomendasi kemudian terbit diberikan kepada Acep Jamhuri, lanjut dia, itu merupakan bagian dari salah satu langkah politik yang tepat, efektif dan efisien menurut kepentingan politik.

“Yang mengeluarkan rekom kemudian disusul SK itu DPP. Dan itu bukan kita yang menginginkan, tapi aturan yang berbicara begitu perundang-undangan yang menginginkan,” terang Dadi.

Ia menjelaskan, salah satu syarat dari pencalonan kepala daerah yakni harus ada surat keputusan (SK) dari DPP PAN yang ditandatangani oleh ketum dan sekjen.

“Bicara SK, itu ketika calon ini sudah mendapatkan pasangan. Hari ini semua calon belum ada pasangan. Dan kita bisa lihat bahwa ke depan dinamika politik Karawang akan lebih cepat, akan lebih sering berubah. Karena semakin dekat semakin dinamis, semakin bergerak, semakin orang sulit memprediksi,” ujar Dadi.

Kembali Dadi menegaskan, dalam langkah politik yang dikeluarkan oleh PAN, sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

“Pak Acep sudah mendaftar lebih dulu di penjaringan PAN, karena memang di PAN sendiri tak ada kader yang mencalonkan. Dan ketika beliau mendapatkan rekom, itu sah,” jelas Dadi.

Baca Juga:  Kang Ace Sebarkan Kurban di Puluhan Titik Pemungutan Suara di Dua Kabupaten 

“Dan kenapa rekom itu jatuh ke Pak Acep Jamhuri? Itu kepiawaian dalam politik. Di politik itu tidak melulu melalui pola administrasi, tidak melulu mengikuti prosedur tapi yang dicari adalah goal nya,” imbuhnya.

“Disana juga ada beberapa nama lainnya yang sudah melaksanakan Fit and Proper Test di DPW PAN Jabar, yaitu Gina Fadlia Swara, Yana Suyatna, dan Gus Imam,” ujar Dadi menandaskan.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Laporan: Andyka Nugroho

Berita Terkait

Bupati Bandung Barat Prioritaskan Infrastruktur 2026, Perbaikan Jalan dan Jembatan Jadi Fokus Utama
Capaian Pajak KBB 2026 Melejit Rp183 Miliar, PBB Masih Terseok
HUT Kabupaten Bandung ke-385 Jadi Momentum Aksi Nyata: Dadang M Naser Ajak Warga Fokus Rawat Lingkungan
Tak Punya SLF, Satpol PP KBB Siap Matikan Operasional Tower Protelindo di Padalarang
Skandal Pencatutan Nama Prabowo Subianto, DPRD KBB Sebut PT Protelindo Bohongi Publik
Sorotan Publik Menguat, DPRD KBB Usulkan Stop Sementara Aktivitas Tower PT Protelindo
Jeje Alami Kecelakaan, Diduga Rem Blong Truk Box Container Hantam Pembatas Jalan di KBB
Viral, Bocah 3 Tahun di KBB Diduga Dilecehkan, Ibu-ibu Ngadu ke Dedi Mulyadi

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 10:37 WIB

Bupati Bandung Barat Prioritaskan Infrastruktur 2026, Perbaikan Jalan dan Jembatan Jadi Fokus Utama

Senin, 20 April 2026 - 20:00 WIB

Capaian Pajak KBB 2026 Melejit Rp183 Miliar, PBB Masih Terseok

Senin, 20 April 2026 - 14:29 WIB

HUT Kabupaten Bandung ke-385 Jadi Momentum Aksi Nyata: Dadang M Naser Ajak Warga Fokus Rawat Lingkungan

Jumat, 17 April 2026 - 07:54 WIB

Tak Punya SLF, Satpol PP KBB Siap Matikan Operasional Tower Protelindo di Padalarang

Rabu, 15 April 2026 - 19:00 WIB

Sorotan Publik Menguat, DPRD KBB Usulkan Stop Sementara Aktivitas Tower PT Protelindo

Berita Terbaru

Kantor Bapenda KBB (foto: Abdul Kholilulloh)

Bandung Barat

Capaian Pajak KBB 2026 Melejit Rp183 Miliar, PBB Masih Terseok

Senin, 20 Apr 2026 - 20:00 WIB