Jaenal Aripin segera Dilantik DPRD Jabar, ‘Fokus Program Prioritas’

Pada pemilu yang berlangsung tahun 2024, Jaenal Aripin meraih 86.117 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) 10, yang meliputi Karawang dan Purwakarta.

Jaenal Aripin menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik pada bulan September dan untuk saat ini sedang mempersiapkan psikologis untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Ia menekankan pentingnya mendengarkan keluhan, permintaan, dan usulan masyarakat Karawang dan Purwakarta, keterkaitan kebijakan provinsi Jawa Barat.

“Kami sedang mempersiapkan diri untuk siap mendengarkan dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Fokus utama kami adalah pada permasalahan banjir di Karawang, khususnya di Karang Lingkar, yang merupakan masalah serius dan terus menerus menimpa warga sekitar,” tutur Jaenal pada Sabtu (10). /8/2024).

Jaenal juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan Upah Minimal Kabupaten (UMK) yang tak henti-hentinya menjadi sumber pemandangan di daerah. Ia menilai bahwa konflik UMK dapat mengganggu investasi dan stabilitas umum, yang pada akhirnya berdampak negatif pada iklim investasi.

Oleh karena itu, kami akan mendorong regulasi investasi di Karawang agar proses perizinan menjadi lebih mudah. ​​Sebagai wakil rakyat, kami akan memastikan bahwa proses kewenangan provinsi tidak dikuasai oleh pihak tertentu sehingga tidak mengganggu iklim investasi, tambahnya.

Ia menegaskan bahwa mengatasi kemiskinan tidak dapat dilakukan tanpa mengakhiri masalah yang merugikan. Regulasi dan sistem pelayanan yang baik, termasuk yang berbasis on-line, perlu dioptimalkan agar tidak menghambat investasi.

“Pengangguran bukan karena tidak adanya minat investasi, namun karena proses perizinan yang tidak efisien. Kita harus segera fokus pada upah dan infrastruktur, seperti yang terlihat di Bekasi yang mempunyai akses tol yang baik. Karawang perlu memperbaiki akses dan mengatasi kemacetan untuk menarik investasi,” jelas Jaenal.

Terakhir, Jaenal pentingnya menjaga lingkungan bisnis yang kondusif. Ia menyarankan agar lembaga-lembaga keterkaitan tidak mengganggu investor dan mengikuti aturan yang berlaku tanpa menimbulkan hambatan bagi iklim investasi.

“Berdayakan lingkungan tanpa mengganggu investor. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa aturan yang ada tidak menghalangi perkembangan investasi,” tutupnya.