SEKITARKITA.id — Dugaan praktik pungutan liar dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mencuat di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sebanyak 90 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karyalaksana, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, melaporkan telah mengalami pemotongan dana bantuan PIP oleh oknum yang mengaku sebagai bagian dari tim sukses Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rajiv.
Pengaduan ini disampaikan langsung oleh puluhan wali murid, salah satunya adalah Siti, Ketua RT 03 RW 05, Kampung Karyalaksana yang juga merupakan wali murid dan mantan tim sukses Rajiv.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya mereka (tim sukses Rajiv) minta fotokopi KK dan KTP untuk pengajuan PIP. Tapi setelah rekening dibuka dan ATM dibuat, mereka bilang akan ada pemotongan dana, ini bantuan PIP di tahun 2024,” ujar Siti usai melakukan pertemuan dengan Anggota DPR RI Rajiv agenda mendengarkan aspirasi masyarakat, di SD Karyalaksana, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, oknum tersebut berdalih bahwa dana yang dipotong akan digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti honor guru, satpam, dan operasional dinas pendidikan.
“Kalau alasan dari mereka, uang itu untuk guru, satpam, dan dinas. Tapi saya bilang, selama ini penerimaan PIP reguler tidak pernah dipotong. Kalau pun ada yang kasih, itu seikhlasnya,” tegasnya.
Siti menyebut pemotongan yang dilakukan tidak seragam, berkisar antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per siswa. Dana tersebut dipungut saat orang tua mengambil bantuan melalui ATM.
“Saat anak saya masih kelas 1 (tahun 2024) dapat PIP Rp225 ribu dan dipotong Rp25 ribu. Tapi ada juga yang dipotong Rp30 ribu hingga Rp35 ribu. Kami dikumpulkan, diberi pengertian seolah-olah ini untuk kepentingan sekolah,” lanjut Siti.
Akibat praktik ini, banyak orang tua siswa merasa keberatan. Apalagi mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada dana PIP untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
Namun, keresahan itu mulai mereda setelah mereka mendapat penjelasan langsung dari Rajiv. Dalam pertemuan yang difasilitasi timnya Rajiv dan kepala sekolah SDN Karyalaksana, menegaskan bahwa bantuan PIP seharusnya tidak dipotong dalam bentuk apa pun.
“Tadi kami dengar langsung dari Pak Rajiv bahwa tidak akan ada lagi pemotongan dana PIP. Kalau pun ada, beliau meminta agar segera dilaporkan ke pihak berwajib,” ungkap Siti.
Ia juga menekankan bahwa pihak sekolah tidak terlibat dalam praktik pungutan ini. Sekolah, menurutnya, tidak pernah meminta dana atau mengarahkan orang tua untuk memberikan uang potongan.
“Bantuan yang kedua tahun 2025 tidak ada potongan. Selama menjabat pak Rajiv sudah menyalurkan bantuan PIP 2 kali. Kalau sekolah enggak pernah minta, enggak tahu-menahu soal potongan itu. Bantuan PIP itu murni aspirasi Pak Rajiv dan harus sampai ke siswa tanpa dikurangi,” jelasnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, tahun ini ada 83 siswa SD Karyalaksana yang menerima dana PIP, dari sebelumnya berjumlah lebih dari 90 siswa.
Dana yang diterima bervariasi, yaitu Rp225 ribu untuk kelas 1, dan Rp450 ribu untuk siswa kelas 2 hingga 6.
Siti berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak lagi memanfaatkan program bantuan untuk keuntungan pribadi.
“Kasihan orang tua murid, kami juga butuh bantuan itu. Jangan sampai ada lagi oknum yang mengatasnamakan siapa pun untuk memotong dana yang seharusnya utuh diterima anak-anak,” terang Siti.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Karyalaksana, Nining, angkat bicara terkait dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyeret nama oknum tim sukses anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan puluhan wali murid yang juga dihadiri langsung oleh Rajiv di lingkungan sekolah.
“Hari ini Pak Rajiv hadir mengklarifikasi kejadian pemotongan PIP ini, bahwa di lapangan memang ada kejadian seperti itu,” kata Nining.
Menurutnya, pihak sekolah sama sekali tidak mengetahui praktik pungutan liar yang terjadi. Nining menegaskan, pungutan tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Baraya Rajiv, tepatnya oleh salah satu koordinator kecamatan (Korcam) di wilayah Ngamprah.
“PIP ini kan dari aspirasi Pak Rajiv. Pungutan ini dilakukan oleh oknum tim sukses. Hari ini sudah dikumpulkan wali murid yang dihadiri langsung oleh beliau, dan semua sudah paham bahwa tidak ada pungutan apa pun,” tegasnya.
Nining menyayangkan adanya praktik tersebut dan menyatakan bahwa sekolah tidak terlibat dalam pungutan apa pun terkait pencairan bantuan PIP.
“Kami pihak sekolah tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba ada aduan seperti ini,” kata Nining singkat sebelum meninggalkan wartawan.
Sebelumnya, sebanyak 90 siswa SDN Karyalaksana diduga menjadi korban pemotongan dana PIP yang seharusnya mereka terima secara utuh. Kasus ini mencuat setelah salah satu wali murid mengadukan praktik tersebut kepada Rajiv saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Bandung Barat.
Saat dimintai keterangan, anggota DPR RI Rajiv enggan berkomentar. Ia langsung bergegas menuju mobil dan melanjutkan perjalanan dinasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan








