SEKITARKITA.id – Warga di Kampung Atlas Rancabali, RT 04 RW 05, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), bergotong royong membangun jembatan darurat menggunakan anyaman bambu, pasca ambruknya jembatan penghubung akibat banjir besar yang terjadi pada 24 Maret 2025 lalu.
Pantauan Sekitarkita.id di lokasi pada Selasa (15/4/2025), jembatan yang menghubungkan dua kampung tersebut sebelumnya terputus karena fondasi jembatan lama tergerus luapan aliran sungai. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan harus memutar sejauh lima kilometer.
Nendi (42), tokoh masyarakat Kampung Sukamaju, mengatakan bahwa jembatan ini merupakan akses utama warga, bukan sekadar jalur alternatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Warga mayoritas pedagang dan anak sekolah, mereka sangat terdampak. Jembatan darurat dari bambu ini dibuat agar anak-anak sekolah bisa tetap melintas,” ujar Nendi.
Namun, Nendi menyoroti kondisi jembatan bambu yang rawan hanyut karena aliran sungai yang deras. Ia berharap pembangunan jembatan permanen bisa segera direalisasikan.
“Jembatan ini sangat vital. Setiap hari banyak yang melintas, tapi semua merasa was-was,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah merespons keluhan warga dan meminta jajaran pemerintah daerah hingga desa segera memperbaiki jembatan. Namun, menurut Nendi, hingga saat ini masih belum ada perbaikan konkret di lapangan.
“Pihak desa bilang masih dibahas. Padahal tidak butuh anggaran besar. Warga sudah lakukan swadaya, tinggal didukung saja,” ungkapnya.
Pemdes dan Kecamatan Cek Lokasi, Bahas Status dan Perizinan
Kepala Desa Padalarang, Karom, menyampaikan apresiasi atas inisiatif warga. Namun, ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan permanen terkendala status lahan dan kewenangan.
“Status tanah milik desa, tapi saluran air di bawah jembatan kemungkinan milik BBWS Citarum Harum atau Dinas PUTR. Jadi perlu izin dulu,” jelas Karom.
Menurutnya, jika status lahan adalah milik BBWS, maka harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun jika milik Dinas PUTR Pengairan, cukup izin di tingkat kabupaten.
Karom juga menyebutkan bahwa estimasi anggaran untuk membangun kembali jembatan, lengkap dengan tembok penahan tanah (TPT), diperkirakan mencapai Rp800 juta.
“Pembangunan bisa pakai anggaran pembangunan lain, karena ini sifatnya mendesak,” katanya.
Camat Padalarang: Anggaran Sedang Disiapkan
Disisi lain, Camat Padalarang, Agus Achmad Setiawan, memastikan pihaknya sudah meninjau langsung lokasi dan telah mengajukan laporan tertulis ke pimpinan daerah. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor tengah berjalan aktif.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati sudah menugaskan kami bersama PUTR menindaklanjuti. Perhitungan anggaran juga sudah dilakukan oleh Dinas PUTR,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa meski proses masih berjalan, pihak kecamatan dan desa tetap berkomitmen mengawal pembangunan jembatan tersebut.
“Kami mohon warga bersabar. Proses perbaikan infrastruktur seperti ini memang perlu waktu, apalagi menyangkut kewenangan irigasi,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
