Pemkab Bandung Barat Fokus Tangani Krisis Air Bersih di Lima Desa Prioritas

SEKITARKITA.id – Kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Meski sejumlah proyek penyediaan air minum telah terealisasi, masih ada sebagian wilayah yang belum menikmati akses air layak.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, Rilvi Hadi, ST, MM.

Ia menjelaskan, bahwa program penyediaan sarana air minum di tahun 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi nilai anggaran maupun cakupan wilayah.

“Tahun ini programnya memang sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun Alhamdulillah kami tetap bisa mendapatkan data terbaru untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Program ini menjadi bagian dari 100 hari kerja Pak Bupati, dengan fokus di lima desa prioritas,” ujar Rilvi kepada wartawan, Senin 24 November 2025.

Lima desa yang menjadi prioritas tersebut antara lain Desa Mekarwangi, Desa Tanjungwangi, Desa Cipendeuy, Desa Rajamandala Kulon, dan Desa Cipada.

Kelima desa tersebut, kata dia, dipilih karena warganya selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, terutama pada musim kemarau.

Selain program SPAM, Dinas PUTR juga menyalurkan bantuan air bersih melalui kegiatan berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, beberapa lokasi yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Gadobangkong (Ngamprah), Desa Cihampelas (Kecamatan Cihampelas), Desa Mandalasari (Cikalongwetan), serta Desa Kertawangi (Cisarua).

“Program air bersih tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagian besar sudah selesai pengerjaannya, sementara sisanya masih dalam proses dan ditargetkan rampung pada November mendatang,” jelasnya.

Menurut Rilvi, nilai anggaran program penyediaan air bersih tahun ini mencapai sekitar Rp400 juta, dengan sebagian tambahan kegiatan yang berasal dari aspirasi anggota DPRD KBB.

Namun, ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran tersebut masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Rilvi menyoroti bahwa sebagian besar wilayah di Bandung Barat masih bergantung pada sumber air tanah, terutama melalui sistem pengeboran sumur.

Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas cekungan air tanah di wilayah tersebut.

“Pengeboran berlebihan sebenarnya bisa mengganggu keseimbangan cekungan air tanah. Karena itu, kami di dinas lebih merekomendasikan pemanfaatan air permukaan seperti air sungai dan mata air yang bisa dipipanisasi untuk disalurkan ke masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan dia, pemanfaatan air permukaan dinilai lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Rilvi menambahkan bahwa beberapa daerah di wilayah utara Bandung Barat, seperti Lembang dan Parongpong, memiliki potensi besar air permukaan yang bisa dimanfaatkan.

Air dari wilayah tersebut bahkan telah dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Wibawa Mukti, perusahaan daerah yang bertugas mengelola dan mendistribusikan air minum bagi warga.

“Kami bekerja sama dengan PDAM Tirta Wibawa Mukti. Mereka sudah melakukan pengambilan air dari wilayah utara dan menyalurkannya melalui sistem pipanisasi. Program tersebut sudah berjalan beberapa tahun dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ungkapnya.

Masih Ada 15 Persen Warga Belum Nikmati Air Layak

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Rilvi mengakui bahwa akses air layak di Bandung Barat belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan data sementara, kata dia, sekitar 85 persen warga KBB telah mendapatkan akses air bersih, sedangkan 15 persen sisanya masih bergantung pada sumber air yang tidak layak konsumsi.

“Bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki air, tapi belum bisa dikategorikan sebagai air layak minum atau air bersih sesuai standar pelayanan minimum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa air bersih dan air minum termasuk dalam kategori Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, menurutnya, saat ini perhatian pemerintah daerah masih banyak terserap pada pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas utama.

Meski begitu, ia optimistis ke depan porsi anggaran untuk sektor air bersih dan sanitasi akan ditingkatkan.

“Sekarang memang fokusnya masih banyak ke infrastruktur jalan, tapi ketika kondisi jalan sudah memadai, kami berharap porsi anggaran untuk air minum bisa diperbesar,” ujarnya.

Rilvi berharap dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat, agar program penyediaan air bersih dapat terus berjalan dan menjangkau wilayah yang belum tersentuh.

“Masalah air ini menyangkut kebutuhan dasar. Kami terus berupaya agar semua warga, terutama di wilayah pelosok, bisa menikmati air bersih yang layak. Karena air adalah hak dasar setiap warga,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga akan terus memantau efektivitas program yang telah berjalan serta mencari solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan air di daerah-daerah yang mengalami kekeringan.

Sinergi antara Dinas PUTR, PDAM, dan perangkat desa diharapkan mampu mempercepat pencapaian target 100 persen akses air layak bagi seluruh masyarakat Bandung Barat. (Diskominfo KBB)

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan