Polemik Foto Viral dengan Calon Petahana, Ketua KPU Karawang Berdalih

- Penulis

Rabu, 2 Oktober 2024 - 00:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEKITARKITA.ID- Polemik terkait viralnya foto Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, yang tampak sedang makan bersama calon bupati petahana, H. Aep Syaepuloh, telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah DPP LSM Laskar NKRI yang mendatangi kantor KPU Karawang pada Selasa (1/10/2024) untuk mempertanyakan netralitas KPU dalam Pilkada 2024.

Laskar NKRI menyatakan keprihatinannya dan mempertanyakan maksud di balik foto tersebut, mengingat pertemuan terjadi setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati resmi ditetapkan oleh KPU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mereka menduga bahwa KPU tidak netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, yang dapat mempengaruhi kredibilitas Pilkada 2024.

Sekjen DPP LSM Laskar NKRI, H. Nana Taruna dalam audiensinya dengan Komisioner KPU Karawang, menyampaikan bahwa foto yang viral di media sosial tersebut telah digunakan sebagai narasi kampanye oleh Mumun Maemunah.

Mumun merupakan seorang anggota dewan dari PKS yang merupakan bagian dari koalisi calon petahana. Hal ini menimbulkan kecurigaan terkait keberpihakan KPU dalam Pilkada.

Baca Juga:  Dewan Pers Kecam Pernyataan Hotman yang Rendahkan Wartawan "Lu Punya Otak Nggak?"

“Kedatangan kami ke sini untuk mempertanyakan itu. Karena foto ini sudah viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Bagaimana dengan komitmen netralitas KPU dalam Pilkada ini?” tanya Nana kepada Ketua KPU Karawang.

Laskar NKRI sebelumnya telah mengingatkan melalui media massa, agar KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dalam Pilkada.

Related Posts

Namun, hanya berselang satu hari setelah pengundian nomor urut pasangan calon, muncul foto viral yang membuat publik bertanya-tanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menjelaskan bahwa pertemuan pada Selasa, 24 September 2024, di Rest Area KM 97, tidak disengaja.

Dia dan rombongan hanya kebetulan mampir untuk makan, dan ternyata di tempat tersebut juga ada H. Aep Syaepuloh, Kejari, dan Sekda.

Baca Juga:  Viral, Gegara judi online karyawan PT AHM tewas gantung diri di kontrakan Purwakarta

“Saat itu memang Mumun Maemunah, Anggota Dewan dari PKS, meminta izin untuk berfoto bersama. Saya tidak menduga foto tersebut akan diposting di media sosial dan menjadi viral,” ujar Mari.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan khusus mengenai Pilkada selama pertemuan tersebut.

“Tidak mungkin membicarakan Pilkada di tempat terbuka seperti itu, apalagi di situ juga ada Pak Kajari,” tambahnya.

Mari mengaku telah langsung berkonsultasi dengan kuasa hukum KPU setelah foto itu viral.

Ia kemudian meminta Mumun Maemunah untuk segera menghapus postingan tersebut demi menjaga kredibilitas KPU.

“Setelah berkonsultasi dengan pengacara KPU, saya segera menghubungi Mumun dan meminta postingannya dihapus. Karena jika dibiarkan, sama saja saya membenarkan narasi yang dibawa dalam postingan tersebut,” tegas Mari.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Laskar NKRI atas masukan dan kritik yang diberikan.

“Ini akan menjadi pelajaran penting bagi kami. Kami pastikan bahwa KPU tetap netral dalam Pilkada,” pungkas Mari.

Dengan adanya kejadian ini, Laskar NKRI berharap KPU Karawang dapat menjaga integritas dan netralitas dalam setiap proses Pilkada, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh pihak.

Baca Juga:  Pasca Viral Menu MBG Bau Menyengat, Kepsek TK di Bandung Barat Telusuri Dugaan Penyebabnya 



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Laporan: Andyka Nugroho

Follow WhatsApp Channel sekitarkita.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kades Akui Tak Ada Anggaran, Warga Bandung Barat Swadaya Perbaiki Jalan, Terkumpul Rp40 Juta
Skandal ASN KBB Live TikTok Minta Fee 1 Persen, Bupati Jeje Perintahkan Inspektorat Periksa IYP
Carut Marut Bandung Barat, P4KBB Bocorkan PR Besar: PAD, Infrastruktur hingga Flyover Cimareme
DPD IPHI 1987 Jabar Dorong Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Profesi Advokat
IPHI 1987 Gelar Rapimnas di HUT ke-39, Regulasi Profesi Advokat Jadi Sorotan
Raffi Ahmad Puji Jeje Ritchie Ismail, Tapi Ingatkan: Tak Ada Superman dalam Pemerintahan
IPHI 1987 Dorong Pembaruan UU Advokat, Maria Salikin: Tingkatkan Profesionalisme Advokat
P4KBB Sentil Pemkab Bandung Barat: Tekanan Fiskal Jangan Jadi Alasan Abaikan Layanan Publik

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:23 WIB

Kades Akui Tak Ada Anggaran, Warga Bandung Barat Swadaya Perbaiki Jalan, Terkumpul Rp40 Juta

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:30 WIB

Skandal ASN KBB Live TikTok Minta Fee 1 Persen, Bupati Jeje Perintahkan Inspektorat Periksa IYP

Senin, 10 Agustus 2026 - 09:16 WIB

Carut Marut Bandung Barat, P4KBB Bocorkan PR Besar: PAD, Infrastruktur hingga Flyover Cimareme

Minggu, 9 Agustus 2026 - 07:36 WIB

DPD IPHI 1987 Jabar Dorong Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Profesi Advokat

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:30 WIB

Raffi Ahmad Puji Jeje Ritchie Ismail, Tapi Ingatkan: Tak Ada Superman dalam Pemerintahan

Berita Terbaru